Kamis 07 Mei 2020, 19:57 WIB

Bansos Kisruh, Pemerintah Pusat dan DKI Seharusnya Berkomunikasi

Despian Nurhidayat | Megapolitan
Bansos Kisruh, Pemerintah Pusat dan DKI Seharusnya Berkomunikasi

Antara
Pekerja memindahkan paket bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020).

 

KEPALA Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan bahwa saat ini terjadi masalah pada pendataan penerima bantuan sosial (bansos) dan perlu dikaji ulang.

Menurutnya, data penerima bansos didapatkan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Permasalah yang terjadi ialah sumber data yang menjangkau pekerja di sektor informal yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan menengah belum masuk dalam DTKS.

Baca juga: Khofifah Jamin Makanan untuk Warga Layak Konsumsi

"Mekanisme penyaluran bansos perlu dibedakan bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan. Pemerintah dapat menyalurkan bansos melalui perusahaan teknologi finansial untuk masyarakat di perkotaan, dan melalui transfer bank bagi masyarakat di perdesaan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (7/5).

Salah satu dampak yang terjadi atas kurang optimalnya pengelolaan data dan koordinasi adalah sengkarut antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Idealnya, menurut Josua, pemerintah pusat dapat memberikan bansos yang tidak dapat pemerintah daerah penuhi. Namun, tumpang tindih data antara keduanya mendorong ketidakefisienan dalam pemberian bansos pada periode kedua kemarin.

"Agar masyarakat berpenghasilan rendah ke depannya dapat diberikan bantuan secara optimal, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu berkomunikasi terkait pembagian peran dalam distribusi bansos serta data-data untuk masyarakat yang rentan miskin," sambungnya.

Selain komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, Josua juga menyarankan verifikasi data penerima bansos perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Ada Pengecualian Beroperasi, Stasiun Senen Masih Tutup

Data yang diverifikasi oleh pemda tersebut barulah diteruskan ke pemerintah pusat apabila anggaran pemda tidak dapat memenuhi keseluruhan penyaluran bansos.

"Jadi, sebetulnya yang menjadi koordinasi dan manajemen data dari pemda yang mestinya harus diperbaiki dan diverifikasi untuk menghindari data penerima bansos yang tumpang tindih," pungkas Josua. (Des/A-3)

Baca Juga

MI/ANDRI WIDIYANTO

Lurah Data Pemudik yang Balik ke Ibu Kota

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 04 Juni 2020, 10:00 WIB
Lurah Sunter Agung, Danang Widjanarko mengatakan pihaknya sudah mulai mendata warga yang kembali dari kampung halaman seusai...
 MI/ARYA MANGGALA

Besok, DKI Gelar Salat Jumat Berjemaah di Masjid Balai Kota

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 04 Juni 2020, 09:45 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengungkapkan pelonggaran bertahap bakal dilakukan Pemprov DKI Jakarta usai masa PSBB di Ibu...
MI/Saskia Anindya Putri

Kebijakan Ganjil Genap Tunggu Kelanjutan PSBB

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 04 Juni 2020, 08:36 WIB
Sambodo berjanji pihaknya akan melakukan sosialisasi lebih lanjut ke masyarakat mengenai kelanjutan sistem pembatasan kendaraan berdasarkan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya