Selasa 10 Februari 2015, 00:00 WIB

Mahkamah Partai Mulai Bergerak

Mahkamah Partai Mulai Bergerak

antara

 
PERSELISIHAN internal Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Agung Laksono belum menemui titik penyelesaian. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang menyelesaikan konflik Golkar, kini arah penyelesaian tertuju ke mahkamah partai (MP). Anggota Mahkamah Partai (MP) Golkar Andi Matalatta membenarkan adanya pertemuan mahkamah di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, kemarin. Pertemuan itu, menurut Andi, membicarakan persoalan teknis persidangan untuk menyelesaikan dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar, jelang sidang perdana mahkamah partai pada Rabu (11/2).

"Hanya bahas soal teknis, soal peraturan di sidang dan tempat nanti gimana," ujarnya. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut soal pertemuan itu. Dia menjelaskan pihaknya berencana menggelar konferensi pers di Kantor DPP Golkar hari ini pukul 10.00 WIB. "Nanti ada konferensi pers," ujarnya. Mahkamah Partai Golkar dipimpin Muladi dan terdiri dari empat anggota, yaitu Andi Mattalatta, Aulia Rachman, HAS Natabaya, dan Djasri Marin. Kubu Agung telah mengajukan permohonan gugatan sengketa kepengurusan partai ke MP Golkar. Permohonan itu diajukan setelah ada keputusan PN Jakpus yang tidak menerima gugatan mereka.

"Permohonan ke MP sudah diberikan Jumat (6/2). Tim Penyelamat Partai Golkar melalui kuasa hukum telah menyampaikan permohonan gugatan itu," jelas Wakil Sekjen DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta, Lamhot Sinaga. Pihaknya, ujar Lamhot, berharap MP dapat segera menggelar sidang dalam waktu dekat agar penyelesaian perselisihan internal dapat segera terealisasi. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali, Aziz Syamsuddin, mengatakan pihaknya tetap berpegang pada surat yang dikeluarkan MP yang ditandatangani Ketua MP Muladi dan anggota HAS Natabaya pada 23 Desember 2014. Dalam menanggapi hal itu, Sekjen hasil Munas Jakarta, Zainuddin Amali, menilai surat yang ditandatangani Muladi itu bukan keputusan resmi MP. "Surat itu dianggap pengadilan cuma pernyataan pribadi Muladi sebagai ketua MP," ungkap Amali. Dia juga mengklaim telah mendapatkan undangan dari MP untuk menghadiri sidang pertama pada 11 Februari 2015.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More