Kamis 07 Mei 2020, 04:32 WIB

Pembahasan RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Theofilus Ifan Sucipto | Politik dan Hukum
Pembahasan RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Dok MI
Ilustrasi

 

PEMERINTAH tengah membahas finalisasi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi itu bakal menyederhanakan prosedur penanganan kejahatan ekonomi guna menyelamatkan pendapatan negara.

“Kita sedang membahas UU Perampasan Aset. Kita intensif sekarang dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM),” kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae, Rabu (6/5).

Dian mengatakan pembahasan berada di bawah pengawasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Keberadaan regulasi itu diharapkan bisa mempercepat masuknya pendapatan negara.

Dian mencontohkan pendapatan negara dari transaksi kasus narkoba yang mencapai Rp20 triliun. Namun, aset tersebut tidak dapat disita lantaran ada berbagai kendala, seperti tersangka yang melarikan diri atau meninggal.

“Keunggulannya bisa jadi tindak pidana independen, dan tidak usah membuktikan tindak pidana asal langsung tindak pidana pencucian uang (TPPU),” ujarnya.

Dian menargetkan pembahasan draf RUU perampasan aset rampung tahun ini. Dia pun berharap disahkannya UU tersebut membuat restorasi pendapatan negara lebih cepat.

Setelah UU itu disahkan, PPATK bakal bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, hingga Direktorat Jenderal Pajak. “Ini fundamental untuk membongkar tindak pidana perekonomian,” pungkasnya. (OL-8).

Baca Juga

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Jelang New Normal, KPK Gelar Rapid Test

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 04 Juni 2020, 15:41 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan rapid test penting dilakukan untuk memastikan seluruh pegawai dan pihak yang ada di KPK bebas dari...
MI/Fransisco Carolio

Regulasi Pilkada Belum Akomodir Protokol Kesehatan

👤Faustinus Nua 🕔Kamis 04 Juni 2020, 15:33 WIB
Ombudsman RI mengingatkan Pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 dalam suatu...
DOK MI

Komisi III DPR Desak Polri Selidiki Tertembaknya Dua Warga Poso

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 04 Juni 2020, 15:13 WIB
Jika penyelidikan hanya dilakukan secara internal saja maka akan ada kecenderungan publik tidak percaya, meski hasilnya merupakan fakta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya