Rabu 06 Mei 2020, 06:45 WIB

Perppu Diteken Pilkada 2020 Ditunda

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
Perppu Diteken Pilkada 2020 Ditunda

MI/AGUS MULYAWAN
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Abhan memberikan paparan untuk Kepentingan Pilkada Serentak 2020, di Jakarta, kemarin.

 

PRESIDEN Joko Widodo akhirnya meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur penundaan Pilkada 2020 . Pemungutan suara yang sedianya dijadwalkan peresmiannya pada September pun ditunda hingga Desember 2020.

Berdasarkan Pasal 201 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemungutan suara serentak gubernur dan wakil
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada September 2020.

Namun, pandemi covid-19 yang saat ini terjadi tidak memungkinkan tahapan pelaksanaannya dijalankan. Adapun perppu yang ditandatangani Jokowi pada 4 Mei 2020 itu menyisipkan pasal baru, yakni Pasal 201 A.

“Pasal 201 A berbunyi sebagai berikut. ‘Ayat (1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalamPasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1). Ayat (2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020’. Begitu bunyi Pasal 201 A sebagaimana dikutip dari salinan resmi Perppu Nomor 2/2020 di laman Kementerian Sekretariat Negara, kemarin.

Perppu tersebut juga mengakomodasi opsi penundaan lagi jika pandemi covid-19 belum mereda dan berpotensi mengganggu jalannya tahapan pilkada. “Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ber akhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 A.”

Terkait potensi penundaan kembali tersebut, Pasal 122 A ayat (2) menyebutkan penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dilakukan atas persetujuan bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam Perppu Nomor 2/2020 itu, pemerintah juga mengganti ketentuan Pasal 120 pada undang-undang sebelumnya. Pasal 120 pada perppu disebutkan dalam hal pada sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan.

Adapun pelaksanaan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak yang terhenti.

Ketidakpastian

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan penerbitan perppu patut diapresiasi karena memberikan legalitas keberlanjutan pilkada pascapenundaan yang telah diumumkan KPU.

“Perppu Nomor 2/2020 ini sekaligus memberi legalitas atas penundaan pilkada serentak secara nasional yang telah dilakukan KPU pada 21 Maret 2020. Penundaan empat aktivitas tahapan yang dilakukan KPU menjadi absah melalui keberadaan perubahan Pasal 120 ayat (1) dalam Perppu No 2/2020 tersebut,” ucap Titi melalui keterangan pers di Jakarta, kemarin.

Namun, di saat yang sama, imbuh Titi, perppu yang baru diteken Presiden itu juga masih menyimpan situasi ketidakpastian dengan adanya pengaturan penundaan lagi jika pandemi covid-19 belum mereda.

Menurut Titi, pemilihan waktu pemungutan pada Desember menyimpan risiko lantaran KPU sudah harus menyiapkan tahapan pilkada mulai Juni. Sementara itu, pada Juni masih beririsan dengan fase penanganan pandemi. (Ind/Van/P-1)

Baca Juga

MI/Bary Fathahilah

Mantan Direktur PTPN III Divonis Lima Tahun Penjara

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:27 WIB
Mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Parlagutan Pulungan divonis lima tahun penjara, karena terbukti menerima...
MI/M Irfan

DPD Ungkap Inkonsitensi Kriteria UMKM di RUU Cipta Kerja

👤Henri Siagian 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:07 WIB
Menurut anggota PPUU DPD Novita Anakotta, jangan sampai terjadi tumpang tindih dari sisi regulasi dalam menentukan kriteria UMKM yang...
Antara

Menko Ungkap PSBB tidak Dicabut sampai WHO Cabut Status Pandemi

👤Usman Kansong 🕔Rabu 03 Juni 2020, 20:56 WIB
New normal, kata Airlangga, bukanlah pencabutan PSBB melainkan adaptasi. "Itu namanya adaptasi. Tidak ada cabut-mencabut,"...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya