Rabu 06 Mei 2020, 05:09 WIB

Perppu No 2 Tahun 2020 Dinilai Malah Timbulkan Ketidakpastian

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
Perppu No 2 Tahun 2020 Dinilai Malah Timbulkan Ketidakpastian

ANTARA/Muhammad Arif Pribadi
Ilustrasi--Pekerja merakit kotak suara di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Sumatra Barat.

 

PRESIDEN Joko Widodo resmi mengesahkan Perppu No 2 Tahun 2020 terkait penundaan Pilkada Serentak 2020 yang semula pelaksanaan pemungutan suara dijadwalkan pada September diundur menjadi Desember.

Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif mengapresiasi dikeluarkannya Perppu tersebut sebagai payung hukum penundaan Pilkada karena adanya pandemi covid-19. Namun, ada sejumlah ketentuan dalam Perppu tersebut yang dinilai justru menimbulkan ketidakpastian.

"Pertama, penundaan Pilkada hanya dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan. Hal itu menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menjamin hak konstitusional masyarakat di tengah pandemi covid-19," ujar peneliti KoDe Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana melalui keterangan resmi, Rabu (6/5).

Baca juga: Perppu Pilkada Terbit, Perludem: Masih Diselimuti Ketidakpastian

Ihsan mengatakan penundaan 3 bulan itu tidak berdampak signifikan terhadap kualitas penyelenggaraan Pilkada. Pasalnya, karena penundaan Pilkada yang didasarkan karena adanya wabah covid-19 maka minimal tahapan Pilkada sudah harus dimulai kembali 6 bulan sebelum waktu pungut hitung berlangsung yakni pada Juni 2020 atau tepat hanya 1 bulan dari kondisi yang terjadi saat ini.

Sementara, hingga saat ini, belum ada kepastian kapan pandemi covid-19 akan benar-benar berakhir. Apalagi situasi darurat yang ditetapkan BNPB itu berlaku hingga akhir Mei dan ada kemungkinan akan diperpanjang lagi.

Menurutnya, meski Perppu memberikan ruang untuk adanya penundaan lagi terhadap jadwal pemungutan suara bila covid-19 belum berakhir, hal itu seolah mengabaikan proses atau tahapan Pilkada sebagai satu kesatuan.

Padahal, lanjutnya, tahapan Pilkada lain seperti verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, bahkan sampai dengan kampanye rapat umum tidak dimungkinkan dilakukan bila masih dalam situasi darurat.

Selain itu, proses penegakan hukum Pilkada yang sudah berjalan di Bawaslu pun harus menyesuaikan dengan Perppu 2/2020. Dengan catatan KPU harus sesegera mungkin melakukan perubahan terhadap beberapa PKPU yang bertautan dengan Perppu 2/2020 seperti PKPU tentang Tahapan Pilkada 2020, PKPU Pencalonan dll.

"Hal ini untuk memberikan kepastian hukum terkait penegakkan hukum Pilkada yang beberapa pasalnya secara tegas mengatur waktu dalam UU Pilkada seperti Pasal 71 UU Pilkada," imbuh Ihsan.

Terkait ketersediaan anggaran Pilkada, lanjutnya, justru tidak dicantumkan dalam Perppu tersebut. Bila tahapan Pilkada tetap dilaksanakan di tengah covid-19, tentu saja ada anggaran yang harus dikaji lagi.

"Pemerintah nampaknya lupa bahwa sebagian tahapan Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi covid-19. Artinya, beberapa tahapan harus disesuaikan dengan protokol penanganan covid-19. Namun, kondisi anggaran tidak dimungkinkan ditambahkan karena NPHD sudah selesai disahkan jauh sebelum wabah covid-19 ini terjadi. Seharusnya Perppu 2/2020 mampu menjangkau ketiadaan anggaran untuk kebutuhan penyelenggara diwabah pandemi covid-19," kata dia.

Ihsan mengatakan pemerintah seharusnya tidak memaksakan pelaksanaan Pilkada pada 2020. Harus ada jaminan kepastian bahwa pandemi covid-19 betul-betul selesai atau minimal status kedaruratan dicabut.

Dengan demikian, mulai dari tahapan Pilkada, simulasi kesiapan KPU, proses penegakan hukum, hingga anggran Pilkada bisa dipastikan berjalan dengam baik. Sehingga menjamin berlangsungnya sistem demokrasi di Tanah Air melalui partisipasi masyarakat. (OL-1)

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

Pengadaan APD untuk g Pilkada Mepet

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 05:50 WIB
Pengadaan alat pelindung diri dalam jumlah lebih besar diperlukan pula sebagai konsekuensi penambahan...
Medcom.id/Ahmad Mustaqim

Warga Disiplin Jalani Transisi

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 05:09 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga ikut terlibat dalam pemantauan dan pengawasan protokol...
Ist/DPR

Berbagi Pengalaman Menghadapi Covid-19 dengan Beberapa Negara

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 05 Juni 2020, 21:02 WIB
Adalah 41 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLV Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya