Selasa 05 Mei 2020, 17:25 WIB

Solusi Hadapi Sengketa Usaha Saat Pandemi Covid-19

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Solusi Hadapi Sengketa Usaha Saat Pandemi Covid-19

Dok.BANI
Sejumlah nara sumber tengah memaparkan pendapat dalam seminar online (Webinar) yang diselenggarakan BANI.

 

PANDEMI covid-19 di Indonesia disebut-sebut masih belum mencapai puncaknya, bahkan wabah itu diprediksi baru berakhir pada September mendatang. Hal itu membuat pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) yang kini telah diterapkan di berbagai kota besar.

Pemberlakukan PSBB tersebut tentu secara langsung maupun tidak langsung akan mengganggu kelangsungan kontrak dalam bisnis dan berpotensi menimbulkan sengketa. Anggota Arbiter Badan Arbitrase Indonesia (BANI), Nindyo Pramono menyebutkan bahwa fenomena covid-19 dapat dikategorikan sebagai salah satu kasus Force Mejeur. Hal itu diungkapkan Nindyo dalam Seminar Online (Webinar) yang diselenggarakan oleh BANI, Selasa (5/5).

Dalam Webinar yang bertemakan “Covid-19 : Persitiwa Force Majeure dan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase” tersebut, Nindyo  memaparkan bahwa force majeur adalah keadaan  ketika debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur karena kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, epidemic, kerusuhan, perang dan sebagainya.

“Fenomena covid-19 ini dapat dikategorikan sebaga salah satu kasus force majeure, meskipun bukan termasuk force majeur absolut, melainkan force majeur subjektif atau nisbi,” ujarnya.

Nindyo menambahkan, force majeure subjektif atau nisbi dapat menjadi pembelaan debitur untuk menunjukan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan ia tidak dapat berbuat apa apa terhadap keadaan atau peristiwa itu.

Pada kesempatan yang sama, Sri Rahayu menuturkan bahwa akibat hukum dari force majeure bergantung pada sifat dari kewajiban, serta ketentuan dalam perjanjian. Kemudian, ia pun memaparkan beberapa poin akibat dari force majeure.

“Debitur tidak perlu membayar ganti rugi, dasar untuk melakukan renegosiasi perjanjian di antara para pihak dan bila keadaan memaksa yang bersifat objektif dan tetap maka perikatan itu batal,” ujar praktisi hukum tersebut.

Di sisi lain, Wakil Ketua International Mediation and Arbitration Center (IMAC), Eko Dwi Prasetiyo mengatakan, penurunan perekonomian negara yang diakibatkan wabah ini berdampak besar terhadap melemahnya perekonomian negara. "Hal itu menjadikan timbulnya kesulitan dalam memenuhi kewajiban kontraktual dan menjadi potensi sengketa kontraktual," ujarnya.

Eko melanjutkan bahwa sebelum masuk penyelesaian sengketa, terdapat satu cara untuk melakukan pencegahan terhadap sengketa. "Terdapat suatu mekanisme yang dikenal dengan pendapat yang mengikat atau binding opinion," tutur sekretaris I BANI itu.

Menurutnya, binding opinion merupakan satu-satunya kelebihan yang ada dalam undang-undang arbitrase Indonesia. "Binding opinion ini bukan termasuk penyelesaian sengketa, melainkan hanya untuk mengakomodir perbedaan penafsiran dari perjanjian," ujar Eko.

Jika hasil binding opinion tidak dilaksanakan, kata dia,  pihak yang bersangkutan masih mempunyai hak untuk menuju pada proses penyelesaian berikutnya. Penyelesaian sengketa dapat dipilih melalui cara non-adjudikasi atau adjudikasi. Cara non-adjudikasi bisa dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilai ahli. Sedangkan adjudikasi dapat dalam bentuk arbitrase atau pengadilan. (RO/A-1)

Baca Juga

Ist/Bea Cukai

Bea Cukai Kalbagtim dan BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran Narkotika

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 05 Juni 2020, 16:48 WIB
Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur dan Bea Cukai Pekanbaru bersama BNNP Kaltim berhasi mengungkap jaringan peredaran narkotika...
Ist/DPR

DPR tak Setuju Istilah Program Pemulihan Ekonomi Nasional

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 05 Juni 2020, 15:23 WIB
Menurut Ramson, lebih baik menggunakan istilah Stimulus Fiskal Keempat daripada istilah yang seakan-akan perekonomian saat ini sudah sangat...
Ist/DPR

Peserta PKN LAN Lakukan Benchmarking ke Sejumlah Negara

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 05 Juni 2020, 15:20 WIB
Sebanyak 41 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLV Lembaga Administrasi Negara (LAN)...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya