Selasa 05 Mei 2020, 14:44 WIB

Dibatasi Regulasi, Bawaslu Sulit Menindak Politik Uang

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
Dibatasi Regulasi, Bawaslu Sulit Menindak Politik Uang

Antara/Mohammad Ayudha
Pengendara motor melintasi mural bertema anti politik uang di Kampung Sondakan, Solo, Jawa Tengah.

 

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku sulit menindak tegas sejumlah modus politik uang jelang Pilkada 2020 yang ditunda hingga 9 Desember.

Pasalnya, Bawaslu sebagai pelaksana regulasi tidak bisa melangkahi wewenang yang sudah tercantum dalam undang-undang (UU).

"Bawaslu dalam posisi pelaksana UU tentu tidak bisa melampaui UU itu sendiri. Ini akan berhadapan dengan kode etik yang harus ditaati Bawaslu. Apa yang kami lakukan (terkait modus politik uang), berbagai upaya pencegahan, pendidikan kepada pemilik suara, serta sosialisasi," ujar Ketua Bawaslu RI, Abhan, dalam diskusi virtual (5/5).

Saat ini, banyak temuan terkait modus politik uang dan abuse of power dari petahana. Beberapa kepala daerah sebenarnya sudah menyalahgunakan wewenang dengan memberi bantuan selama pandemi covid-19.

Baca juga: Tahapan Pelaksanaan Pilkada 2020 Resmi Ditunda

Dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, terdapat 224 daerah dengan potensi petahana kembali maju. Alhasil, potensi penyelewengan wewenang semakin besar di tengah pandemi.

"Kita melihat di beberapa daerah sudah terjadi. Memang ada modus seperti bansos dibungkus dengan label kepala daerahnya, logo dan sebagainya. Dibungkus dengan jargon politk, tidak mengatasnamakan pemerintah, tapi atas nama langsung pribadinya," terang Abhan.

Bawaslu dikatakannya mempunyai tugas untuk mengawasi penyelewengan tersebut. Namun dalam kasus ini, pihaknya dibatasi regulasi. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bawaslu hanya bisa menindak penyalahgunaan wewenang dalam kurun waktu enam bulan, sebelum penetapan calon kepala daerah. Begitu pula terhadap tim kampanye yang melakukan penyelewengan.

Akan tetapi, hingga saat ini sejumlah tahap Pilkada mengalami penundaan. Bahkan dengan belum dikeluarkannya Perppu Pilkada, menambah ketidakpastian kepada pihak penyelenggara pemilihan.

Baca juga: Politik Uang Tetap Marak di Pilkada 2020

"Ada problem ketika syarat (UU 10/2016) itu kumulatif. Misalnya unsur pertama itu oke, yang kedua hingga hari ini belum ada penetapan pasangan calon. Penundaan akan berubah lagi karena begitu Perppu keluar, KPU akan merivisi lagi PKPU," pungkas dia.

Sebenarnya, lanjut dia, ada aturan yang bisa menindak penyelewengan di masa pandemi. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Namun, ranah aturan tersebut berada pada politik, bukan penyelenggara pemilihan. Jadi hanya DPRD yang bisa menegakkan pelanggaran dengan melaporkan kasus ke Mahkamah Agung.

Meski wewenang dibatasi UU, Abhan menambahkan pihaknya bekerja dengan aktif. Bawaslu RI sudah mengeluarkan surat edaran (SE) kepada seluruh Bawaslu Daerah untuk melakukan tindakan pencegahan.(OL-11)

 

Baca Juga

Antara

KPK Tetapkan Bupati dan Ketua DPRD Kutai Tmur Tersangka Suap

👤Ant 🕔Jumat 03 Juli 2020, 22:28 WIB
KPK menduga pasangan tersebut  menerima uang suap pekerjaan insfrastruktur di Kutai...
Antara

Indef Bilang Tidak Masalah DPR Minta CSR ke BUMN

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Jumat 03 Juli 2020, 21:44 WIB
Didik menilai tidak masalah jika anggota dewan meminta CSR dengan catatan harus untuk daerahnya, Misalnya pembangunan jalan atau...
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Komisi VII

👤Putra Ananda 🕔Jumat 03 Juli 2020, 20:32 WIB
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan pimpinan DPR akan meminta klarifikasi kepada Komisi VII. Klarifikasi tersebut dilakukan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya