Selasa 05 Mei 2020, 12:26 WIB

Ombudsman Minta Pemprov tidak Buru-Buru Longgarkan PSBB

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Ombudsman Minta Pemprov tidak Buru-Buru Longgarkan PSBB

MI/PIUS ERLANGGAS
Pasar takjil dadakan di Jalan Panjang masih berjualan meski dalam pemberlakuan PSBB.

 

OMBUDSMAN Perwakilan Jakarta Raya meminta Pemprov DKI Jakarta tidak buru-buru melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho khawatir wacana pelonggaran PSBB di Jakarta yang dibunyikan pemerintah pusat di antaranya oleh Menkopolhukam Mahfud MD hingga Menkomarves Luhut Panjaitan akan menggoyahkan Pemprov DKI Jakarta soal PSBB.

Ia berpendapat meski kasus positif covid-19 di Jakarta menurun, hal tersebut tidak menjadi cerminan PSBB telah berhasil.

"Sebaiknya tidak melonggarkan PSBB. Karena yang sekarang saja jalannya tidak maksimal," kata Teguh saat dihubungi Media Indonesia, Senin (4/5).

Baca juga: ​​​​​​​Camat Tanjung Priok Siapkan 3 Lokasi Isolasi Covid-19

Tidak maksimalnya PSBB dapat terlihat dari masih banyaknya warga yang bermobilitas. Selain karena banyaknya mobilitas pekerja di bidang-bidang yang dikecualikan, jalanan di Jabodetabek juga diramaikan pekerja dari bidang yang tidak dikecualikan namun mendapat izin dari Kementerian Perindustrian.

Di Jakarta, dari hasil sidak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI, sampai dengan 4 Mei, ada 183 perusahaan yang bergerak di sektor yang tidak dikecualikan mendapat izin Kemenperin dan masih beroperasi. Dari jumlah tersebut berkontribusi sebanyak 32.586 pekerja yang masih aktif bekerja dan bermobilitas.

"Pusat dan DKI ini kan sering sekali berbeda pendapat. DKI berpegang pada aturan Kementerian Kesehatan dan memang harusnya semua juga demikian. Tapi ini berbeda. Pemerintah pusat justru beda-beda, dari mulai Kemenhub sampai Kemenperin semua justru bertolak belakang dengan Kemenkes," tandasnya.

Teguh mengatakan jika DKI akan melonggarkan PSBB, seharusnya evaluasi dan kajian datang dari DKI dengan Kemenkes.

Sebab, Kemenkes, menurut PP No 21 tahun 2020, merupakan kementerian yang diamanahi wewenang dan tanggung jawab penanganan covid-19.

"Pemerintah pusat juga jangan bikin bingung masyarakat. Tegaskan siapa yang menjadi komando. Jangan banyak komando dan membuat masyarakat bingung," ungkapnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan ingin melonggarkan PSBB agar perekonomian bisa bergerak. Pelonggaran PSBB akan tetap berpegang pada protokol kesehatan.

Sementara itu, Menkomarves Luhut Panjaitan sedang mengkaji pembukaan tempat wisata saat Lebaran untuk memberikan rekreasi bagi warga. (OL-1)

Baca Juga

MI/Pius Erlangga

Dianggap Efektif, Ombudsman Minta SIKM Tetap Ada Selama Transisi

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 05 Juni 2020, 17:10 WIB
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Teguh P Nugroho berpendapat selama masa transisi PSBB, kebijakan soal Surat Izin Keluar Masuk (SIKM)...
Ant/Dhemas Reviyanto

72 Pendatang Tanpa SIKM DKI Dikarantina di GOR Pulogadung

👤Selamat Saragih 🕔Jumat 05 Juni 2020, 16:35 WIB
SEBANYAK 72 orang pendatang tanpa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta terjaring di check point perbatasan wilayah Ibu Kota. Mereka...
Dok MI

Ombudsman Nilai Dinas Sosial Slow Response soal Bansos

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 05 Juni 2020, 16:20 WIB
Untuk itu, Ombudsman Jakarta meminta Pemprov bisa memberikan bansos yang lebih baik kepada warga selama masa transisi pembatasan sosial...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya