Senin 04 Mei 2020, 20:40 WIB

Anggota DPR Tidak Setuju Pemerintah Kendurkan PSBB

Indriyani Astuti | Humaniora
Anggota DPR Tidak Setuju Pemerintah Kendurkan PSBB

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jalan protokol di wilayah mampang Jakarta terlihat sepi seiring pemberlakuan PSBB

 

ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS, Sukamta menyampaikan tidak setuju dengan wacana relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti yang diutarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Ia mendorong pemerintah menetapkan kriteria atau standar yang jelas terkait kapan PSBB bisa mulai dilonggarkan secara bertahap.

Menurutnya relaksasi PSBB harus diikuti pertimbangan pemerintah mengenai kewaspadaan gelombang kedua pandemi dari Novel Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang bisa muncul kembali.

"Sehingga jangan buru-buru berpikir untuk melonggarkan, tetapi membuat tahapan dan kriteria yang jelas," ujarnya di Jakarta, pada Senin (4/5).

Di beberapa negara yang berhasil menekan kasus Covid-19, imbuhnya, antara lain Selandia Baru, ada level tindakan yang diterapkan mulai dari lockdown atau karantina wilayah (level teratas), pembatasan (level 3), pengurangan (level 2) dan siaga (level 1). Singapura, tuturnya, juga mempunyai level perubahan status tanggap mulai dari status yang paling ringan, yakni terdiri dari hijau, kuning, oranye, dan merah.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta itu meminta pemerintah untuk segera memperjelas grand desain penanganan Covid-19 dan belajar dari negara-negara yang sukses menangani Covid-19 untuk menerapkan metode yang diangap bagus dalam menangani pandemi.

"Dengan perjalanan selama lebih dari 2 bulan sudah cukup waktu untuk rumuskan strategi atasi Covid-19 secara komprehensif," ucapnya.

Ia menyebut bahwa kebutuhan mendasar untuk atasi Covid-19 harus terpenuhi antara lain ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan, ketersediaan kamar perawatan dan isolasi bagi pasien Covid-19, dan kecukupan reagen untuk tes diagnosis Covid-19 di laboratorium-laboratorium rujukan.

"Kalau hal-hal mendasar ini saja tidak bisa dipenuhi maka angka-angka yang diumumkan tiap hari tidak bisa mencerminkan hasil dari penanganan yang optimal. Ini akan membuat upaya penanganan Covid-19 makin panjang dan tidak jelas waktunya, tentu efek sosial ekonominya akan makin berat," pungkas Sukamta. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Pembukaan Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Penerapan New Normal

👤Anisa Putri Yuliani 🕔Rabu 03 Juni 2020, 05:55 WIB
Masing-masing komunitas agama perlu membuat semacam prosedur operasional standar (SOP) rumah ibadah dan protokol-protokol yang...
DOK KEMENTAN

Pandemi Korona Kinerja Sektor Pertanian Cemerlang

👤S1-25 🕔Rabu 03 Juni 2020, 05:54 WIB
Kementan melakukan upaya untuk menjamin ketersediaan bahan pangan dengan hadirnya Toko Mitra Tani di setiap provinsi. Kemudian menggandeng...
Medcom.id/Surya Perkasa

Izinkan Masjid Buka Pasca-PSBB

👤Che/Put/X-7 🕔Rabu 03 Juni 2020, 05:41 WIB
DMI saat ini telah menyiapkan sejumlah protokol kesehatan agar jemaah bisa aman ketika beribadah di masjid. Kita minta supaya jaga jarak...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya