Senin 04 Mei 2020, 10:52 WIB

Relaksasi PSBB, Pemerintah Harus Fokus Pangan dan Ekonomi

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Relaksasi PSBB, Pemerintah Harus Fokus Pangan dan Ekonomi

Istimewa/DPR
Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen.

 

TERKAIT wacana pemerintah yang sedang mengkaji mengenai relaksasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan agar masyarakat tidak stres dan terkekang di tengah pandemi.

Namun muncul pertanyaan apakah relaksasi PSBB tersebut justru akan bersebrangan dengan wacana penerapan sanksi tegas PSBB mulai 7 Mei 2020 mendatang.

Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen mengatakan relaksasi penerapan PSBB harus dikaji secara matang, dengan beberapa pertimbangan strategis. Pemerintah, mururutnya. harus merujuk pada tujuan utamanya, yakni menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.

“Memang PSBB menjadikan ekonomi melambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga. Ini yang harus dikaji, bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan warga, sekaligus penanganan medis,” kata politikus dari PDI Perjuangan dalam keterangannya persnya, Selasa (4/4).

Nabil menegaskan jika relaksasi PSBB diberlakukan, harus ada peraturan ketat terkait physical distancing dan social distancing, serta pentingnya memakai masker. “Jadi, warga harus diberitahu bahwa kita berada dalam kehidupan dengan pola baru, dengan mengutamakan kesehatan,” jelasnya.

“ Saat ini, beredar teori konspirasi terkait Covid-19. Ada yang mengaitkan bahwa virus berasal dari Tiongkok, Amerika Serikat dan bahkan Yahudi. Ini harus dihentikan, dan masyarakat jangan sampai terprovokasi. Kita perlu hidup dengan pola komunikasi yang sehat,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama. (OL-09)

Baca Juga

DOK DPR RI

Sufmi Dasco Optimistis New Normal Dapat Berjalan Baik

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 10:00 WIB
Tim Satgas Lawan Covid-19 DPR RI berkunjung ke Kementerian Koordinator Perekonomian untuk mendapatkan penjelasan lebih detail tentang...
ANTARA/Yudhi Mahatma

KPK Awasi Bansos Lewat Aplikasi Jaga

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 09:45 WIB
Segala keluhan mengenai bansos yang masuk dari aplikasi itu akan diteruskan KPK ke pemerintah daerah...
Ist/DPR

Mulyanto Minta Konfirmasi Dugaan Adanya Kartel Harga BBM

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 09:13 WIB
DPR RI perlu mengetahui apa yang membuat pemerintah kesulitan menurunkan harga BBM. Padahal negara-negara di ASEAN sudah menurunkan harga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya