Senin 04 Mei 2020, 09:26 WIB

Legislator Minta Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bansos

mediaindoensia.com | Politik dan Hukum
Legislator Minta Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bansos

Istimewa/DPR
Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi

 

SENGKARUT penyaluran bantuan sosial (bansos) dampak wabah virus korona (Covid-19) muncul di berbagai daerah. Pemerintah diminta melakukan pemutakhiran data penerima bansos agar tepat sasaran.

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi meminta Pemerintah melakukan validasi data penerima bansos sesuai dengan kriteria. Acuan Pemerintah saat ini dalam menyalurkan bantuan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Intan, bahwa data tersebut kurang akurat, sehingga menyebabkan salah sasaran. “Data ini harus diperbaiki sehingga bantuan yang diberikan Pemerintah tepat guna," ungkap Intan, baru baru ini. politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjabarkan bahwa ketidakakuratan data ini menjadi persoalan serius. Jika ini dibiarkan maka permasalahan tidak akan pernah selesai. 

“Memang DTKS kita  masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini ke depan, tetapi harus dituntaskan sekarang, sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang,” tegas Intan. 

Menurut Intan, sejak Maret 2020 Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 405,1 triliun untuk mengatasi Covid-19. Realokasi APBN tersebut dianggarkan untuk penanganan kesehatan, dukungan untuk dunia usaha, termasuk jaring pengaman sosial yang dianggarkan Rp 110 triliun.

Dana tersebut dibelanjakan dalam bentuk bantuan PKH, bantuan tunai langsung, sembako dan lain-lain. Jumlah itu belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah. Namun, basis data yang masih amburadul membuat bantuan jaring pengaman sosial ini tidak tepat sasaran.

Wakil rakyat dapil Jawa Barat VI ini mencontohkan, di beberapa wilayah ada orang kaya yang mendapat bantuan. Bahkan, pegawai negeri sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, dan orang yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima. 

"Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi Covid-19,” katanya.

Intan mengatakan integrasi, akurasi, dan pemutakhiran data penerima bansos  merupakan keharusan. Sebab akan mempermudah tugas Pemerintah sendiri. “Jadi mempermudah proses pelayanan publik hingga pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat," pungkas Intan. (OL-09)

Baca Juga

Antara

KPK Tetapkan Bupati dan Ketua DPRD Kutai Tmur Tersangka Suap

👤Ant 🕔Jumat 03 Juli 2020, 22:28 WIB
KPK menduga pasangan tersebut  menerima uang suap pekerjaan insfrastruktur di Kutai...
Antara

Indef Bilang Tidak Masalah DPR Minta CSR ke BUMN

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Jumat 03 Juli 2020, 21:44 WIB
Didik menilai tidak masalah jika anggota dewan meminta CSR dengan catatan harus untuk daerahnya, Misalnya pembangunan jalan atau...
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Komisi VII

👤Putra Ananda 🕔Jumat 03 Juli 2020, 20:32 WIB
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan pimpinan DPR akan meminta klarifikasi kepada Komisi VII. Klarifikasi tersebut dilakukan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya