Senin 04 Mei 2020, 07:00 WIB

Waspadai Fintech tidak Berizin

DERO IQBAL MAHENDRA | Ekonomi
Waspadai Fintech tidak Berizin

Satgas Waspada Investasi OJK/Dok.MI/Seno

 

SATUAN Tugas (Satgas) Waspada Investasi meminta masyarakat berhati-hati terhadap penawaran pinjaman dari fintech lending tidak berizin sertapenawaran in vestasi ilegal. Penawaran itu kini marak me manfaatkan kondisi ekonomi yang sedang melemah akibat penyebaran covid-19. "Sasaran mereka adalah masyarakat yang membutuhkan uang cepat untuk memenuhi kebutuhan pokokatau konsumtif," kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing, melalui siaran pers, Rabu (29/4).

Penawaran pinjaman fintech lending itu sangat merugikan ma syarakat karena mengenakan bunga yang sangat tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek. Mereka juga akan meminta akses semua data kontak nasabah. "Ini sangat berbahaya karena data ini bisa disebarkan dan di gunakan untuk alat mengintimidasi saat penagihan," ucap Tongam.

Tim Satgas Waspada Investasi mendapatkan 81 fi ntech peer to peer lending ilegal selama April lalu. Sejak 2018 sampai dengan April 2020, tim satgas telah menangani 2.486 entitas ilegal. Satgas juga menghentikan 18 kegiatan usaha yang diduga tanpa izin dari otoritas yang ber wenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Sebanyak 12 entitas di antaranya melakukan penawaran investasi uang tanpa izin dan dua multi level marketing tanpa izin. Modus penawaran investasi 18 perusahaan itu sangat merugikan karena memanfaatkan ketidak pahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.

Selain itu, banyak juga kegiatan yang menduplikasi laman entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah resmi milik entitas yang memiliki izin. Kurang regulasi Pada kesempatan terpisah, Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Tumbur Pardede, menjelaskan ada dua hal yang membuat fintech lending ilegal menjadi ma rak.

Di antaranya kemudahan akses daring menjadi salah satu faktor yang memudahkan para oknum untuk mengoperasikan aplikasi di internet. Semakin dikenalnya fi ntech lending juga mendorong para oknum untuk memanfaatkan kesempatan. Kekurangan regulasi juga menjadi salah satu faktor yang ikut berperan. Setidaknya, ada dua perundangan yang dianggap dapat mengatur hal ini, yakni Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan undang-undang yang secara khusus mengatur soal fintech. Sayangnya, kedua regulasi tersebut masih belum ada hingga saat ini. UU Perlindungan Data Pribadi yang belum disahkan DPR dan UU Fintech yang belum dibuat. Sementara itu, Satgas Waspada Investasi memberi sejumlah tips bila akan melakukan pinjaman di fi ntech lending ataupun berinvestasi di sektor keuangan.

Pertama, memastikan fintech lending tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usa ha yang dijalankan.

Kedua, memastikan fintech lending dan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Ketiga, menghubungi OJK untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan fintech lending ataupun entitas investasi yang sudah memiliki izin. (S-1)

Baca Juga

Antara

Kemendesa PDTT Terima 500 Aduan Terkait BLT Dana Desa

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:26 WIB
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menerima 500 aduan terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa...
MI/SUSANTO

Terdampak Covid-19, Pendapatan Perusahaan PR Anjlok Hingga 50%

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:14 WIB
Wabah covid-19 yang tengah melanda Indonesia beberapa bulan terakhir  telah memukul perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi dan...
MI/Heri Susetyo

Perubahan Pelunasan Utang Sukuk Garuda Diumumkan 10 Juni

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 03 Juni 2020, 20:58 WIB
Vice President Corporate Secretary PT Garuda Indonesia Mitra Piranti mengungkapkan bahwa persetujuan perubahan kesepakatan utang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya