Minggu 03 Mei 2020, 21:53 WIB

PKS dan Demokrat Mundur, Pembahasan RUU ciptaker Terus Berlanjut

Putra Ananda | Politik dan Hukum
PKS dan Demokrat Mundur, Pembahasan RUU ciptaker Terus Berlanjut

Antara/Fauzan
Buruh menggunakan masker bertuliskan #BatalkanOmnibusLaw saat berunjuk rasa di Hari Buruh 2020

 

DPR memutuskan tetap melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) kendati sudah ada 2 fraksi yakni PKS dan Demokrat yang menarik diri dari proses pembahasan Omnibus di Badan Legislasi (Baleg) DPR tersebut.

Wakil Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan, mundurnya PKS dan Demokrat tidak mempengaruhi legalitas pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker.

"Tidak pengaruhi legalitas berdasarkan tatib yang berlaku. Kita tetap berjalan melakukan pembahasan Omnibus Law," tutur Willy saat dihubungi di Jakarta, Minggu (3/5).

Willy melanjutkan, DPR tidak akan membahas klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Ciptaker. Hal tersebut sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo selaku perwakilan pemerintah yang bertindak sebagai pihak yang menginisiasi pembahasan RUU Ciptaker.

"Minggu ini kita akan bahas bab 1 dan bab 2 terkait ketentuan umum maksud dan tujuan. Nantinya masing-masing fraksi akan membuat daftar invetaris masalah (DIM) khusus," jelasnya.

Baca juga : Kartu Prakerja Kesempatan Anak Bangsa Berbakti

Terkait kritik yang ditujukan kepada DPR yang dinilai tidak memprioritaskan penuntasan covid-19 namun lebih memilih membahas RUU kontroversial, Willy menengaskan bahwa fungsi dan tugas DPR harus tetap berjalan kendati dilanda pandemi covid-19. Willy beralasan, DPR memiliki 50 program legislasi nasional (prolegnas) yang harus dituntaskan satu persatu.

"Tidak semua alat kengkapan dewan (AKD) membahas covid-19. Maka kita tuntaskan satu persatu tugas dan fungsi di DPR antara lain legislasi. Yang menjadi domain baleg seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Pendidikan Kedokteran, RUU Profesi Psikologi, RUU Masryakat Adat, RUU Ideologi Pancasila, hingga Omnibus Law," ujarnya.

Menurut Willy, DPR tetap ingin menjadi lembaga yang produktif. Hal ini untuk menampik pandangan publik terhadap DPR yang dinilai sebagai lembaga yang tidak produktif.

"Jadi kita tetap fokus mana yang bisa kita kerjakan kita kerjakan. mana yang bisa diselesaikan kita selesaikan," jelasnya. (OL-7)

Baca Juga

MI/Bary Fathahilah

Mantan Direktur PTPN III Divonis Lima Tahun Penjara

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:27 WIB
Mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Parlagutan Pulungan divonis lima tahun penjara, karena terbukti menerima...
MI/M Irfan

DPD Ungkap Inkonsitensi Kriteria UMKM di RUU Cipta Kerja

👤Henri Siagian 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:07 WIB
Menurut anggota PPUU DPD Novita Anakotta, jangan sampai terjadi tumpang tindih dari sisi regulasi dalam menentukan kriteria UMKM yang...
Antara

Menko Ungkap PSBB tidak Dicabut sampai WHO Cabut Status Pandemi

👤Usman Kansong 🕔Rabu 03 Juni 2020, 20:56 WIB
New normal, kata Airlangga, bukanlah pencabutan PSBB melainkan adaptasi. "Itu namanya adaptasi. Tidak ada cabut-mencabut,"...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya