Minggu 03 Mei 2020, 21:00 WIB

DPR Minta Pembekuan DAU di 380 Daerah Ditinjau Ulang

Cahya Mulyana | Ekonomi
DPR Minta Pembekuan DAU di 380 Daerah Ditinjau Ulang

Ilustrasi
Ilustrasi Dana Alokasi umum untuk daerah

 

PENANGANAN pandemi virus korona atau covid-19 di masing-masing daerah sangatlah berbeda sesuai kebutuhan dan kasus yang terjadi. Maka penyamarataan ketentuan realokasi anggaran untuk penanganan covid-19 haruslah ditinjau ulang.

"Menurut saya perlu ditinjau ulang peraturan Menkeu Nomor 35 itu terkait realokasi dan refocusing anggaran. Karena alokasi untuk Korona oleh daerah berbeda dalam setiap rancangan kegiatan anggaran (RKA) mereka," kata Anggota Komisi II DPR fraksi NasDem Syamsul Lutfhi kepada Media Indonesia, Minggu (3/5).

Ia mengatakan perbedaan alokasi dan kasus di masing-masing daerah tidak boleh dikesampingkan. Sedikitnya terdapat enam rincian dana alokasi dalam peraturan tersebut dan implementasi setiap daerah yang berbeda. Dengan begitu kurang tepat bila daerah tersebut dikenakan sanksi pembekuan dana alokasi umum (DAU).

"Jadi pemberian sanksi justru semakin menyulitkan pemerintah daerah untuk mengatasi pandemik ini, terutama apabila penerapan kebijakan daerah berbeda dengan pusat terkait hal ini," urainya.

Baca juga : Gagal Paham Alokasi Dana Korona, DAU 380 Daerah Dibekukan

Sebagai contoh, kata dia, terdapat daerah yang mengalokasikan dananya untuk IT dalam rangka memantau perkembangan korona di daerahnya sebagai langkah awal sebelum ada tindakan lanjutan. Tetapi menurut pusat, alokasi dana untuk IT tersebut tidak sesuai dalam alokasi dana transfer terkait Korona.

"Sehingga dikenakan sanksi yang berakibat daerah tersebut semakin terhambat dalam memantau pandemi di daerahnya," tegasnya.

Ia pun meminta Kementerian Dalam Negeri lebih intensif melakukan pendampingan terhadap daerah.

"Lebih baik Kemendagri melakukan pendampingan dan memastiakn anggaran tersebut di masing pemerintah daerah. Karena perbedaan anggaran dimasing-masing daerah," pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

Dok. PTPP

PTPP Catatkan Laba Bersih Rp1,2 Triliun di 2019

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Jumat 05 Juni 2020, 22:34 WIB
Pembagian dividen tunai (dividend payout ratio) sebesar 22,5% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk setara...
ANTARA/Puspa Perwitasari

Gubernur BI Bantah Tudingan Dana Haji Dipakai Perkuat Rupiah

👤Antara 🕔Jumat 05 Juni 2020, 21:39 WIB
Perry Warjiyo menampik soal dana haji sebesar 600 juta dolar AS yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) digunakan untuk...
Antara

Fase Kenormalan Baru Bakal Menggerus Tenaga Kerja

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Jumat 05 Juni 2020, 21:25 WIB
JELANG memasuki fase new normal atau kenormalan baru korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau yang di rumahkan resah. Mereka kawatir...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya