Minggu 03 Mei 2020, 19:01 WIB

Dinilai Efektif, DPR Dorong Pemerintah Perluas PSBB

Putra Ananda | Humaniora
Dinilai Efektif, DPR Dorong Pemerintah Perluas PSBB

MI/Andry Widyanto
Polisi bersiaga di check point pelaksanaan PSBB Jakarta

 

PENERAPAN Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai efektif turunkan angka kasus penularan baru covid-19. Melihat hal tersebut, anggota DPR Komisi VI dari Faksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar menilai pemerintah perlu memperluas cakupan wilayah PSBB agar pandemi covid-19 dapat tuntas sesegera mungkin.

"PSBB terlihat efektif sehingga harus diperluas. Saat ini Jawa Barat saya dengar mau total PSBB. Selanjutnya Jawa Tengah perlu mempertimbangkan langkah yang sama," tutur Marwan saat dihubungi di Jakarta, Minggu (3/5).

Marwan menjelaskan, penuntasan pandemi covid-19 perlu didukung oleh peraturan yang tegas. Hal tersebut dibutuhkan untuk meminimalisir kasus penularan baru covid-19. Selain aturan PSBB, penegakan aturan juga berlaku terhadap larangan mudik yang sudah di keluarkan oleh pemerintah.

"Penerapan aturan larangan mudik tentu harus tegas. Covid ini kan bencana non-alam yang sifatnya esponensial, jadi harus tegas. Jangan sampai aturan larangan mudik dilonggarkan yang justru beresiko menggeser episentrum Covid-19 dari Jakarta ke daerah," tuturnya.

Selain itu, Marwan juga mmenyarankan agar segera dibuat protokol kesehatan khusus untuk isolasi mandiri. Karena isolasi mandiri jadi salah satu kunci untuk meredam persebaran corona.

Baca juga : Covid-19 Mendorong Dunia Pendidikan Siap Hadapi Perubahan

"Perlu ada protokol kesehatan untuk isolasi mandiri. Ini penting karena di luar banyak orang tanpa gejala (OTG) yang bisa jadi carrier," kata mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggl, dan Transmigrasi itu

Ia lantas meminta BUMN di bidang farmasi diberi tugas pengadaan alat pelindung diri (APD). Harus dipastikan ketersediaan APD aman sampai Juni bahkan sampai akhir tahun. Perlu ada roadmap pengadaan yang sesuai dengan perencanaan dan analisis berdasarkan data yang akurat.

"Perlu juga ini tugas BUMN yang bertugas mengimpor APD. Justru menurut saya impor harus mulai dikurangi dan memperkuat produksi dalam negeri. Misalnya kerja sama dengan perguruan tinggi membuat ventilator. Membuat APD dengan industri tekstil, jadi menghidupkan UMKM yang sedang kolpas ini," imbuhnya

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengemukakan pemerintah sedang memikirkan relaksasi PSBB sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat pembatasan sosial. Pemerintah menilai bila masyarakat terlalu dikekang dapat menimbulkan stres yang akhirnya berdampak menurunkan imunitas serta membuat tubuh menjadi lemah.

"Kita tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja, dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB," kata Mahfud saat siaran langsung melalui Instagram-nya, @mohmahfudmd, Sabtu (2/5).

Pelonggaran-pelonggaran aktivitas pada relaksasi PSBB itu seperti mengizinkan rumah makan untuk buka, namun dengan menerapkan protokol tertentu. Menurutnya, imunitas masyarakat bisa menurun jika masyarakat merasa stres karena dikekang dengan aturan PSBB. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA

Polio Bayangi 80 Juta Anak

👤MI 🕔Kamis 04 Juni 2020, 02:30 WIB
SEBANYAK 80 juta bayi berusia di bawah satu tahun di seluruh dunia termasuk Indonesia, dibayangi penyakit menular difteri,...
MI/Fransisco Carolio Hutama Gani

Orang Tua Tolak Sekolah saat Pandemi

👤Atiqah Ismah Winahyu 🕔Kamis 04 Juni 2020, 02:05 WIB
KEMBALI sekolah di era kenormalan baru ( new normal) bukanlah hal mudah karena mensyaratkan banyak...
Dok. Pribadi

Hadapi Pandemi, Beli dari Petani Lokal

👤MI 🕔Kamis 04 Juni 2020, 00:35 WIB
COVID-19 membuka tabir yang selama ini hanya remang. Isu kedaulatan dan ketahanan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya