Minggu 03 Mei 2020, 11:10 WIB

Kartu Prakerja Kesempatan Anak Bangsa Berbakti

Eko Rahmawanto | Politik dan Hukum
Kartu Prakerja Kesempatan Anak Bangsa Berbakti

Istimewa
Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati menilai terlibatnya 8 startup lokal program kartu pra kerja sebagai kesempatan untuk berbakti.

 

MENANGGAPI kontroversi 8 startup lokal yang menjadi penyelenggara pelatihan Program Kartu Pra Kerja, anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati menilai keberadaan 8 startup ini harus dihargai. Sebab inilah  kesempatan anak bangsa berbakti untuk negara lewat produk startup nya. 

"Ya kita hargai lah anak bangsa pegiat startup untuk berbakti pada negara. Lagi pula platform seperti Youtube tidak bisa memfasilitasi platform pelatihan seperti skill academy. Harus ada materi lengkap, rangkuman, prerest, kuis, self assessment hingga sertifikat," kata Sari dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5).

Terkait kecurigaan beberapa pihak, Sari mengatakan saat ini sudah memasuki Revolusi 4.0 atau era digital sehingga mudah dilacak.

"Kalau memang dianggap penunjukkan 8 startup lokal dalam penyelenggaraan program Kartu Pra Kerja berpotensi ada penyelewengan, ada KPK, ada kementerian keuangan, BPK. Dan semua data bisa diakses kok dan dilindungi oleh Konstitusi mengenai keterbukaan informasi itu. Kedua, perlu diinformasikan bahwa 8 platform tersebut bukanlah hasil seleksi tetapi hasil verifikasi. Jumlahnya bisa bertambah, karena program prakerja akan dibuat sampai akhir 2020." sambungnya.

Adapun anggaran untuk program itu terbagi di semua platform dan ratusan lembaga pelatihan untuk 5,6 juta pemegang kartu prakerja. Besaran anggaran masing-masing platform dan lembaga pelatihan tergantung besar kecilnya minat pemegang kartu terhadap program pelatihan.

"Jangan sampai karena tidak sanggupnya mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi anak bangsa jadi terhambat karena terbiasa dengan pola lama," tambah Sari 

baca juga: Kartu Prakerja Perlu Redesain

Adapun soal prosedur sudah mengacu pada Perppu No 1/2020. Menurut Sari ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis (pandemik covid-19) dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

"Jadi saya percaya bahwa pemerintah sudah sangat detail mengambil kebijakan ini dan sesuai prosedur," pungkasnya. (OL-3)

Baca Juga

ANTARA/Yudhi Mahatma

KPK Awasi Bansos Lewat Aplikasi Jaga

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 09:45 WIB
Segala keluhan mengenai bansos yang masuk dari aplikasi itu akan diteruskan KPK ke pemerintah daerah...
Ist/DPR

Mulyanto Minta Konfirmasi Dugaan Adanya Kartel Harga BBM

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 09:13 WIB
DPR RI perlu mengetahui apa yang membuat pemerintah kesulitan menurunkan harga BBM. Padahal negara-negara di ASEAN sudah menurunkan harga...
Ist/DPR

Anggota DPR Dorong Realisasi Stimulus Penyelamatan Sektor UMKM

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 09:02 WIB
Puteri Anetta Komarudin meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran stimulus tersebut sebagai upaya penyelamatan sektor riil dari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya