Minggu 03 Mei 2020, 07:20 WIB

Pemerintah Tunda DAU Beberapa Daerah

Des/E-2 | Ekonomi
Pemerintah Tunda DAU Beberapa Daerah

Dok. Antara/Medcom.id
Menteri Keuangan Sri Mulyani

 

PEMERINTAH menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 untuk realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD 2020 dalam rangka penanganan pandemi dan dampak covid-19.

Dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, pemerintah daerah harus membuat penyesuaian APBD 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 guna
menjaga daya beli masyarakat dan penyelamatan ekonomi nasional.

“Hasil penyesuaian APBD itu dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri,” papar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari dalam keterangan resminya, kemarin.

Bagi pemerintah daerah yang melanggar aturan itu, sambungnya, sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020, pemerintah pusat akan menunda penyaluran sebagian dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH) kepada daerah tersebut.

“Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri, telah teridentifikasi adanya beberapa daerah yang belum menyampaikan Laporan APBD,” sambungnya.

Lewat keterangan resmi itu, pemerintah juga secara resmi menunda sebagian penyaluran DAU bulan Mei 2020 bagi beberapa daerah yang belum melakukan realokasi dan refocusing APBD 2020.

Hal itu diputuskan berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang mencatat terdapat beberapa daerah belum menyampaikan Laporan APBD sebagai bentuk hasil penyesuaian APBD.

Penundaan DAU dikenakan kepada pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan APBD 2020, termasuk daerah yang telah menyampaikan laporan APBD, tetapi belum sesuai dengan tiga kriteria dalam SKB dan PMK No. 35/2020.

Kriteria pertama ialah rasionalisasi belanja barang atau jasa dan belanja modal masing-masing minimal 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah.

Kriteria kedua ialah penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan atau penanganan covid-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan atau memulihkan perekonomian di daerah.

Kriteria ketiga ialah upaya daerah merasionalisasi belanja dengan memperhatikan kemampuan keuangan, penurunan pendapatan asli daerah yang ekstrem, dan perkembangan tingkat pandemi covid-19 di tiap daerah. (Des/E-2)

Baca Juga

Dok. PTPP

PTPP Catatkan Laba Bersih Rp1,2 Triliun di 2019

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Jumat 05 Juni 2020, 22:34 WIB
Pembagian dividen tunai (dividend payout ratio) sebesar 22,5% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk setara...
ANTARA/Puspa Perwitasari

Gubernur BI Bantah Tudingan Dana Haji Dipakai Perkuat Rupiah

👤Antara 🕔Jumat 05 Juni 2020, 21:39 WIB
Perry Warjiyo menampik soal dana haji sebesar 600 juta dolar AS yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) digunakan untuk...
Antara

Fase Kenormalan Baru Bakal Menggerus Tenaga Kerja

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Jumat 05 Juni 2020, 21:25 WIB
JELANG memasuki fase new normal atau kenormalan baru korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau yang di rumahkan resah. Mereka kawatir...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya