Sabtu 02 Mei 2020, 13:21 WIB

DPR Janji akan Proses Cepat Perppu Pilkada

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
DPR Janji akan Proses Cepat Perppu Pilkada

MI/ BARY FATAHILAH
Spanduk pilkada 2020 di kota Depok, Jawa Barat bertebaran.

 

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berjanji akan segera memberikan keputusan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak karena adanya wabah virus Korona.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan apabila Perppu tersebut dikirimkan oleh presiden ke DPR  pekan depan atau sebelum penutupan masa sidang, maka dapat diputuskan segera. Masa sidang DPR akan berakhir 12 Mei 2020.

"Kalau dikirimkan sebelum penutupan masa sidang. Bisa kita putuskan," ujar Saan ketika dihubungi di Jakarta, pada Sabtu (2/5).

Berdasarkan aturan perundangan, DPR mempunyai waktu 90 hari dalam menentukan sikap atas Perppu yang dibuat pemerintah.

Ia menjelaskan secara subtansi muatan isi Perppu tersebut sudah dibicarakan antara pemerintah dan DPR sehingga tidak membutuhkan waktu lama bagi DPR memberikan persetujuan terhadap aturan perundang-undangan tersebut.

Baca juga: Mensos Cek Langsung Titik Distribusi Pastikan Distribusi Cepat

Menurut informasi yang dia terima, Saan mengatakan rancangan Perppu tentang penundaan dan tahapan Pilkada Serentak 2020 sudah ada di meja Presiden Joko Widodo.

"Rancangan Perppu sudah di meja presiden. Tinggal menunggu arahan presiden terkait penerbitan Perppu itu," pungkasnya.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum  (Bawaslu) mengharapkan ada pasal-pasal yang  komprehensif bagi penyelenggara pemilu dalam menindaklanjuti penundaan pilkada 2020. Ia mengatakan muatan Perppu yang mengatur keseluruhan tahapan pilkada akan menjadi pedoman Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membuat Peraturan KPU nantinya.

Abhan menjelaskaan, saat ini tidak dimungkinkan saat ini untuk KPU, Bawaslu, DKPP, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Komisi II DPR melakukan revisi UU Pilkada di tengah pandemi.

"Mudah-mudahan dalam Perppu nanti ada pasal-pasal sapu jagat. Yang artinya KPU dapat melakukan perubahan PKPU dengan tidak melampaui UU Pilkada," kata Abhan.

Abhan juga mengungkapkan, berdasarkan rapat kerja/rapat dengar pendapat bersama beberapa waktu lalu antara KPU, Bawaslu, Komisi II DPR, dan Kemendagri pada 14 April disepakati Perppu terkait penundaan dan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak akan disahkan per-30 Mei 2020.

"Mudah-mudahan Perppu segera selesai. Karena ini akan jadi pijakan KPU melakukan revisi PKPU tahapan Pilkada 2020," tegasnya.

Seperti yang diberitakan, pemerintah dan DPR sepakat menunda hari pemungutan suara pilkada serentak yang seharusnya 23 September 2020 dimungkinkan dilakukan pada 9 Desember 2020 jika pandemi mereda. Keputusan tersebut diambil melalui kesepakatan rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) pada 15 April 2020. (OL-4)

Baca Juga

MI/Bary Fathahilah

Mantan Direktur PTPN III Divonis Lima Tahun Penjara

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:27 WIB
Mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Parlagutan Pulungan divonis lima tahun penjara, karena terbukti menerima...
MI/M Irfan

DPD Ungkap Inkonsitensi Kriteria UMKM di RUU Cipta Kerja

👤Henri Siagian 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:07 WIB
Menurut anggota PPUU DPD Novita Anakotta, jangan sampai terjadi tumpang tindih dari sisi regulasi dalam menentukan kriteria UMKM yang...
Antara

Menko Ungkap PSBB tidak Dicabut sampai WHO Cabut Status Pandemi

👤Usman Kansong 🕔Rabu 03 Juni 2020, 20:56 WIB
New normal, kata Airlangga, bukanlah pencabutan PSBB melainkan adaptasi. "Itu namanya adaptasi. Tidak ada cabut-mencabut,"...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya