Sabtu 02 Mei 2020, 00:55 WIB

BP Jamsostek Relaksasi Iuran 3 Bulan

Hilda Julaika | Ekonomi
BP Jamsostek Relaksasi Iuran 3 Bulan

ANTARA
BPJS Ketenagakerjaan

 

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) segera merealisasikan keputusan pemerintah untuk melakukan relaksasi iuran bagi peserta BP Jamsostek.

Menurut rencana, untuk iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dipotong 90%. Lalu untuk iuran Jaminan Pensiun (JP) rencananya dibayarkan sebesar 30%. Relaksasi itu berlaku selama 3 bulan atau selanjutnya disesuaikan dengan aturan pemerintah.

Untuk iuran Jaminan Hari Tua (JHT) tidak dilakukan relaksasi dan tetap dibayarkan pemberi kerja dan pekerja sesuai regulasi yang berlaku.

“BP Jamsostek mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah agar dapat ikut membantu perusahaan atau pemberi kerja tidak melakukan PHK dan memastikan pembayaran THR,” ujar Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto melalui keterangan resminya, kemarin.

Diperkirakan, dunia usaha akan mendapatkan penghematan biaya Rp12,36 triliun, yang diharapkan dapat digunakan untuk pembayaran THR karyawan. Dukungan bagi dunia usaha juga dijalankan Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN (persero) tengah menyusun skema agar industri skala kecil (I1) dan bisnis skala kecil (B1) dengan sambungan daya 450 VA bisa terbebas dari tagihan listrik.

Keputusan pembebasan tarif tagihan listrik dan pemberian token gratis bagi pelanggan golongan tersebut telah diputuskan pemerintah melalui rapat terbatas pada 29 April 2020.

“PLN langsung menyiapkan langkah-langkah teknis pembebasan tagihan listrik bagi pelanggan bisnis kecil dan industri kecil, sebagaimana kami telah menyelesaikan pembebasan tagihan dan pemberian diskon bagi pelanggan rumah tangga pada April lalu,” kata Direktur Utama PLN Zulkifl i Zaini.

Saat ini, menurut Zulkifli, tim PLN sedang menyiapkan sistem untuk memasukkan sekitar 500 ribu pelanggan listrik golongan bisnis kecil dan industri kecil berbasis token. Proses itu akan memakan waktu sekitar 12 jam sampai seluruh pelanggan yang berhak mendapatkan token gratis.

“Kami memastikan bahwa pada Minggu, 3 Mei 2020, seluruh token sudah di-generate sehingga program ini langsung dirasakan manfaatnya, sejalan dengan semangat berpihak dan peduli yang disampaikan Bapak Presiden,” tandasnya.


Insentif pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019.

Aturan tersebut merupakan revisi dari PMK 23/2020 karena industri yang mendapatkan insentif ditambah oleh Bendahara Negara. Di PMK 44/2020 itu pula, selain peluasan sektor usaha penerima fasilitas pajak, pemerintah juga memberikan fasilitas baru yang ditujukan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perincian dari peluasan pemberian fasilitas dan fasilitas UMKM tersebut ialah insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Ini ditujukan bagi karyawan perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.062 bidang industri tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan perusahaan di kawasan berikat; pajaknya akan ditanggung pemerintah.

“Dengan demikian, karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor ini akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja, tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama. (Mir/E-1)

 

Baca Juga

ANTARA/YUSUF NUGROHO

1,1 Juta Nelayan Terdampak Covid-19 Dapat BLT Rp600 ribu/bulan

👤Antara 🕔Senin 01 Juni 2020, 09:44 WIB
"Mereka akan menerima jumlah dana seperti BLT yang lain, termasuk dari dana desa yang angkanya kurang lebih Rp600 ribu per bulan dan...
Istimewa

Kolaborasi Penting bagi Peningkatan Inklusi Keuangan

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 21:28 WIB
92 juta masyarakat belum terlayani bank dan hanya sebesar 12% dari 59 juta UMKM di Indonesia yang memiliki akses ke layanan...
Isti/Kementerian PUPR

Progres Proyek Strategis Nasional Rusun Pasar Jumat Capai 88,12%

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 18:48 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan rumah susun juga diperuntukkan bagi para mahasiswa, pelajar, santri, dan pekerja, termasuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya