Jumat 01 Mei 2020, 21:36 WIB

KKP Jadi Otoritas Pengelola CITES untuk Jenis Ikan

Hilda Julaika | Ekonomi
KKP Jadi Otoritas Pengelola CITES untuk Jenis Ikan

Antara
Petugas menyiapkan kantong berisi ikan yang akan dilepasliarkan di Pantai Teluk Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (17/7/2019).

 

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menjadi Otoritas Pengelola Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) untuk jenis ikan.

Hal ini sebagai hasil dari Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Otoritas Pengelola CITES untuk Jenis Ikan yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sebelumnya, Otoritas Pengelola CITES dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dengan begitu, Indonesia akan memiliki dua Otoritas Pengelola (Management Authority/MA) CITES yaitu sesuai PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar oleh KLHK sebagai MA CITES untuk Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang menetapkan KKP sebagai MA CITES untuk Jenis Ikan.

Untuk itu, alasan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan pemisahan MA jenis ikan dilakukan untuk mempercepat proses perizinan pemanfaatan jenis-jenis ikan yang masuk dalam daftar Apendiks CITES.

"Saat ini, untuk mengekspor jenis-jenis ikan yang masuk dalam daftar Appendiks CITES, seperti kuda laut dan ikan arwana, pelaku usaha perikanan membutuhkan perizinan yang diterbitan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan KKP, sehingga proses perizinan menjadi lebih panjang dan menghambat ekspor perikanan,” jelasnya melalui keterangan resmi, Jumat (1/5).

Menurut Edhy, proses pengelolaan sumber daya ikan mencakup mata rantai proses dari hulu sampai ke hilir. Di mulai dari pengaturan kapal dan alat tangkap, pengaturan daerah penangkapan, penerapan standar budidaya perikanan, pendaratan dan pencatatan hasil perikanan di pelabuhan, penerapan standar mutu pengolahan ikan, pemberdayaan/ pembinaan dan pengawasan kegiatan nelayan dan pembudidaya ikan serta penerapan dilakukan oleh KKP.

“Proses pemisahan MA CITES ini pada dasarnya merupakan hal yang biasa sebagai implikasi terbentuknya KKP yang salah satu fungsi utamanya adalah mengelola sumber daya ikan, termasuk dalam konteks pelaksanaan CITES, sehingga beberapa urusan yang sebelum adanya KKP dilakukan oleh KLHK saat ini menjadi tanggung jawab dan kewenangan KKP,” pungkas Menteri Edhy. (E-3)

Baca Juga

AFP

Wall Street Kembali Menguat, Dow Melonjak di atas 25.000

👤Antara 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:35 WIB
Indeks 30-saham unggulan Dow kembali bertengger di atas level 25.000 poin untuk pertama kalinya sejak Maret, sementara Indeks S&P 500...
AFP

Minyak Kembali Tertekan Ketegangan AS-Tiongkok dan Produksi OPEC+

👤Antara 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:17 WIB
Kelompok yang dikenal sebagai OPEC+ ini memangkas produksi hampir 10 juta barel per hari (bph) pada Mei dan...
ANTARA/NOVA WAHYUDI

Siap-Siap, Streaming Film dan Musik Online Kena Pajak per 1 Juli

👤Dwi Tupani 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:01 WIB
Bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, di dalam...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya