Jumat 01 Mei 2020, 18:56 WIB

Anggaran Pilkada tidak Digunakan untuk Penanganan Korona

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Anggaran Pilkada tidak Digunakan untuk Penanganan Korona

Ilustrasi
Pilkada

 

KEMENTERIAN Dalam Negeri menegaskan dana hibah yang tersisa untuk penyelenggaran tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak digunakan untuk penanganan pandemi virus korona atau covid-10. Pasalnya anggaran untuk penanganan covid-19 diambil dari pos belanja lain.

"Belum kami temukaan dana alokasi untuk pilkada digunakan untuk penanggulangan covid-19," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Mochammad Ardian Novianto kepada Media Indonesia, Jumat (1/5).

Menurut dia, sebanyak 270 daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pilkada yang sedianya berlangsung September 2020. Pos anggaran yang digunakan berbeda dengan dsna untuk penanganan virus korona.

"Itu yang kami tangkap saat ini," ujarnya.

Sementara itu, kata dia, seluruh pemerintah daerah tingkat I dan II telah mengalokasikan anggaran bagi penanganan virus korona. "Totalnya mencapai ini Rp 63 triliun," pungkasnya.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan sebagian dana hibah pilkada 2020 sudah terpakai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah untuk melaksanakan lima tahapan dari total 15 tahapan dalam pilkada.

Sementara itu, sepuluh tahapan yang tersisa harus dihentikan karena pandemi covid-19. Adapun total dana untuk penyelenggaraan pilkada 2020 sebesar Rp9,9 triliun.

Anggaran itu telah disepakati oleh KPU bersama 270 kepala daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Untuk dana hibah yang dihabiskan selama berlangsungnya lima tahapan awal pilkada sebesar Rp5 triliun.

"Sisa dana tersebut harus disimpan untuk memastikan ketersediaan dana pelaksanaan sisa tahapan pilkada yang belum dilaksanakan," terang Bahtiar.

Disampaikan Bahtiar, apabila sisa dana hibah untuk pilkada dialihkan untuk penanganan covid-19, pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) akan kesulitan dalam pertanggungjawabannya.

Oleh karena itu, sisa dana hibah yang ada tetap harus diperuntukkan untuk pilkada."Supaya akuntabilitas dan jelas pertanggungjawabanya jelas mana dana hibah pilkada yang sudah dibelanjakan dan dana hibah pilkada yang belum dibelanjakan," papar Bahtiar.

KPU, pemerintah, dan DPR sepakat menunda tahapan pemilu karena wabah covid-19. Dalam rapat kerja di Komisi II DPR, beberapa waktu lalu, disepakati pemungutan suara untuk pilkada 2020 yang seharusnya digelar pada 23 September 2020, dimungkinkan dilakukan pada 9 Desember 2020 apabila pandemi covid-19 telah mereda.

Sementara itu, KPU RI mengusulkan tahapan penyelenggaraan pilkada yang masih tersisa mulai dilanjutkan Juni 2020.Bahtiar menjelaskan dana sisa hibah yang saat ini masih yang sudah diserahkan ke KPUD akan digunakan untuk tahapan pilkada yang belum dilaksanakan.

Pasalnya, pemerintah masih optimis sisa tahapan termasuk pemungutan suara dapat dilaksanakan pada Desember 2020. Apabila dana tersebut digunakan, imbuh Bahtiar, dikhawatirkan tidak ada lagi sisa anggaran yang bisa digunakan untuk menyelesaikan 10 tahapan pilkada yang tertunda.

"Jika dihabiskan. Nanti tiba-tiba 10 tahapan pilkada yang belum mau dilanjutkan, uangnya mau diambil dari mana lagi," pungkasnya. (OL-2)

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Reno Esnir

Kenormalan Baru bagi ASN Mulai 5 Juni

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 31 Mei 2020, 06:00 WIB
Adaptasi dalam tatanan normal baru di kementerian, lembaga, dan daerah, meliputi penyesuaian sistem kerja, dukungan SDM dan infrastruktur,...
Chandan KHANNA / AFP

Protes masih Terus Merebak di Banyak Kota AS

👤The Guardian/BBC/Hym/I-1 🕔Minggu 31 Mei 2020, 05:40 WIB
Demonstrasi berlangsung damai pada siang hari ketika para pengunjuk rasa berbaris dari Los Angeles ke New York, tetapi demonstrasi berubah...
ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Dubes RI Paparkan Kunci Sukses Jerman Atasi Covid-19

👤Nur/I-1 🕔Minggu 31 Mei 2020, 05:20 WIB
Arif mengatakan Jerman mengambil kebijakan dengan cepat saat kasus infeksi covid-19 pertama kali terdeteksi pada 27 Januari. Saat itu juga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya