Kamis 30 April 2020, 16:00 WIB

RUU Cipta Kerja Dinilai Mampu Atasi Hambatan Perekonomian

Akmal Fauzi | Ekonomi
RUU Cipta Kerja Dinilai Mampu Atasi Hambatan Perekonomian

Mi/Atet Dwi Pramadia
Pakar Hukum Universitas Parahyangan Asep Walran Yusuf

 

PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Parahayangan Asep Warlan Yusuf menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan peraturan yang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan tumpang tindih kebijakan di sektor ekonomi. 

Dia melihat sektor perizinan sangat membutuhkan kehadiran aturan tersebut. 

“Saya sangat setuju dengan adanya RUU ini. Tapi perlu ada pendalaman yang lebih baik,” ujar Asep, Kamis (30/4).

Asep mengatakan aturan di sektor perizinan banyak mengalami tumpang tindih antara pusat dan daerah. Sehingga, dia menilai perlu ada penyelesaian dan pembenahan lewat RUU Cipta Kerja.

Lebih lanjut, Asep mengatakan Omnibus Law jangan dilihat dari satu sisi. Dia mengatakan RUU Cipta Kerja memiliki sisi yang bisa menerabas birokrasi yang selama ini menghambat perekonomian. 

“Dengan RUU ini bisa diselesaikan yang seperti itu. Seluruh UU yang digabung dalam Omnibus Law itu ada masalah tumpang tindihnya, sehingga perlu diselesaikan dan ditata lewat RUU  Cipta Kerja ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Asep berkata semua pihak harus dilibatkan dalam merumuskan RUU Cipta Kerja. Dia berkata dalam proses pembentukan sebuah UU harus ada partisipasi publik yang terdampak. 

Baca juga ; RUU Cipta Kerja Diyakini Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Bahkan ahli yang objektif perlu dilibatkan agar aturan itu tidak bermasalah ketika diterapkan.

“Kalau ada partisipsi nanti dijalankan memiliki daya terima yang tinggi,” ujar Asep. 

Adapun kelebihan, Asep menyampaikan RUU Cipta Kerja membuat proses penyusunan UU yang tumpang tindih hingga inkonsisten menjadi lebih cepat. Omnibus Law, kata dia, bisa diharmoni dengan aturan lain.

“Maka dengan RUU Cipta Kerja bisa sangat positif. Kedua, relatif lebih cepat. Karena satu-satu sektor akan memakan waktu,” ujar Asep.

Asep menambahkan RUU Cipta Kerja bisa mendorong percepatan bidang ekonomi yang diharapkan oleh semua pihak saat ini. 

“Kalau ini akan lambat sekali dalam penyusunannya pasti akan ada juga pelambatan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Lebih dari itu, RUU Cipta Kerja bisa membereskan secara struktural hubungan pusat dan daerah. Kalau aturan masih terpisah, dia yakin masalah pusat dan daerah masih akan terjadi. (OL-7) 

Baca Juga

Dok. PTPP

PTPP Catatkan Laba Bersih Rp1,2 Triliun di 2019

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Jumat 05 Juni 2020, 22:34 WIB
Pembagian dividen tunai (dividend payout ratio) sebesar 22,5% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk setara...
ANTARA/Puspa Perwitasari

Gubernur BI Bantah Tudingan Dana Haji Dipakai Perkuat Rupiah

👤Antara 🕔Jumat 05 Juni 2020, 21:39 WIB
Perry Warjiyo menampik soal dana haji sebesar 600 juta dolar AS yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) digunakan untuk...
Antara

Fase Kenormalan Baru Bakal Menggerus Tenaga Kerja

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Jumat 05 Juni 2020, 21:25 WIB
JELANG memasuki fase new normal atau kenormalan baru korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau yang di rumahkan resah. Mereka kawatir...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya