Kamis 30 April 2020, 09:45 WIB

RUU Cipta Kerja Diyakini Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
RUU Cipta Kerja Diyakini Pacu Pertumbuhan Ekonomi

ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Sejumlah pekerja pabrik berjalan di luar area pabrik saat jam istirahat di Boyolali, Jawa Tengah.

 

OMNIBUS law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dinilai memiliki tujuan menyederhanakan peraturan perizinan. Sejauh ini, birokrasi perizinan di Indonesia masih berliku dan membutuhkan waktu panjang.

"Kelebihan omnibus law, salah satunya menghemat waktu, biaya, memudahkan kesepakatan politik, dan memudahkan harmonisasi," kata CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa dalam keterangan resmi, Kamis (30/4).

Menurut dia, RUU Cipta Kerja juga memiliki arah positif untuk mempercepat investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga regulasi ini nantinya menjanjikan adanya penghematan biaya, memudahkan kesepakatan politik, dan memudahkan harmonisasi.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Dibutuhkan tapi Perlu Kehati-hatian

"Arah kebijakannya adalah percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Meski demikian, menurut dia, terdapat kelemahan dalam regulasi itu, yakni multi and deserve subject, yang menyebabkan kelompok kritis dalam parlemen dan masyarakat sulit dan terbatas berkomentar.

RUU serupa atau omnibus law, menurut dia, sudah diterapkan di beberapa negara lain. Perbedaanya bila di Indonesia, sektor yang disentuh cukup luas.

Seperti diketahui, DPR telah membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas RUU Cipta Kerja. Pembahasan RUU ini dilakukan menyusul diterimanya surat presiden (surpres) terkait salah satu klaster omnibus law pada pertengahan Februari 2020.

Namun, saat ini, DPR dan pemerintah sepakat menunda pembahasan rancangan regulasi hingga pandemi covid-19 berlalu. (OL-1)

Baca Juga

Ilustrasi

Komnas HAM: Perpres Terorisme Tak Boleh Lampaui UU

👤Faustinus Nua 🕔Senin 25 Mei 2020, 19:33 WIB
"Perpres-kan turunan dari UU. Isinya tidak boleh melampaui UU yang memerintahkan adanya Perpres itu. Pelibatan militer harus dalam...
Antara/Andreas Fitri Atmoko

Langgar Aturan Asimilasi, 135 Napi Kembali Masuk Bui

👤Insi Nantika jelita 🕔Senin 25 Mei 2020, 18:28 WIB
"Total ada 135 narapidana asimilasi yang tertangkap kembali setelah mendapatkan kebijakan Kemenkumham akibat adanya...
Akun Facebook Ananda Naris

Soal Bendera Tiongkok Berkibar di Maluku Utara: False Context

👤Henri Siagian 🕔Senin 25 Mei 2020, 16:31 WIB
False context adalah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya