Kamis 30 April 2020, 03:07 WIB

Komnas HAM: 8 Penanganan Korona Berpotensi Langgar HAM

Komnas HAM: 8 Penanganan Korona Berpotensi Langgar HAM

Antara
Ilustrasi

 

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat setidaknya terdapat delapan peristiwa penanganan pencegahan penyebara  virus korona oleh kepolisian yang berpotensi melanggar HAM.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin dalam keterangannya mengatakan di antaranya terjadi penggunaan kekuatan berlebih oleh oknum anggota Polri, tindak kekerasan, pembatasan hak dengan ancaman serta penahanan yang diduga sewenang-wenang.

Amiruddin menuturkan terdapat penggunaan kekerasan terhadap korban yang menyebabkan luka-luka di Manggarai Barat, NTT, saat diamankan oleh petugas di tengah pandemi korona.

"Selanjutnya terjadi pembubaran rapat solidaritas korban terdampak korona WALHI di Yogyakarta, pendataan aktivis kemanusiaan Jogja, penahanan tiga aktivis Kamisan Malang dengan alasan aksi melawan kapitalisme," ujarnya Rabu (29/4).

Selanjutnya dugaan kriminalisasi dan penangkapan terhadap salah seorang seorang peneliti kebijakan publik dengan alasan menyebarkan pesan yang mengajak orang lain melakukan tindak kekerasan.

Komnas HAM berpendapat tindakan kepolisian itu mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya menghormati perbedaan pendapat baik secara lisan mau pun tulisan.

"Untuk itu, Komnas HAM menghimbau agar jajaran Polri tetap memedomani norma HAM dalam bertindak di masa pandemi korona. Hal ini khususnya terkait dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah di Indonesia," ujar Amiruddin.

Jajaran kepolisian pun diminta memberikan jaminan terhadap penggunaan hak atas kebebasan pribadi, khususnya hak atas berekspresi dan berpendapat melalui ruang dialog, klarifikasi dan masukan yang membangun terhadap pemerintah.

Hal itu juga sebagai perlindungan terhadap pelaksanaan hak atas rasa aman dan tenteram yang dijamin dalam Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jajaran kepolisian juga diimbau menghindari tindakan penyalahgunaan kekuasaan maupun penggunaan kekuatan berlebih dalam menyikapi isu yang berkembang di masyarakat dengan tetap menjunjung HAM. (OL-8) 

Baca Juga

MI/Rommy Pujianto

Kasasi Perkara Bupati Cianjur Nonaktif Ditolak MA

👤Antara 🕔Kamis 28 Mei 2020, 23:47 WIB
Permohonan kasasi diajukan pada 23 Maret 2020 itu diputus oleh Hakim Agung Agus Yunianto, Leopold Luhut Hutagalung serta Surya Jaya pada 20...
Ilustrasi

Kasus Covid-19 Belum Turun, Pilkada Desember Perlu Dikaji Ulang

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 28 Mei 2020, 22:16 WIB
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pun mendorong semua pihak mengkaji ulang keputusan itu supaya tidak mengorbankan...
Ilustrasi

Kejagung Periksa 48 Saksi Kasus Hibah KONI

👤Siti Yona Hukmana 🕔Kamis 28 Mei 2020, 21:43 WIB
Kejagung memeriksa 48 saksi dari unsur pejabat dan staf Koni pusat. Pemeriksaan terkait kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya