Rabu 29 April 2020, 19:30 WIB

RUU Cipta Kerja Dibutuhkan tapi Perlu Kehati-hatian

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
RUU Cipta Kerja Dibutuhkan tapi Perlu Kehati-hatian

MI/MOHAMAD IRFAN
Suasana rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR0-RI saat mendengarkan salah satu narasumber Yose Rizal dari CSIS.

 

MANTAN Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Bambang Kesowo, mengatakan bahwa omnibus law RUU Cipta Kerja dibutuhkan untuk menata dan menyederhanakan aturan. Namun, dibutuhkan kehati-hatian dalam pembuatannya.

"Butuh kewaspadaan dan jauhi sikap menggampangkan dan terlalu menyederhanakan semuanya. Banyak yang khawatir jangkauan elaborasinya kurang terukur," ujar Bambang, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) RUU Cipta Kerja dengan Baleg DPR, Rabu, (29/4).

Pada bagian lain, pakar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Budi Satria Isman menyebut bahwa para pekerja dan buruh juga harus paham soal sistem meritokrasi dalam pemberian insentif di perusahaan.

Baca juga: RUU Cipta Kerja dan Ketahanan Nasional

"Soal upah ini seperti buah simalakama. Harusnya, para serikat pekerja dan buruh juga paham soal sistem meritokrasi. Apa yang didapat itu harus sesuai dengan jumlah yang bisa diproduksi," kata Budi Satria dalam diskusi dan sesi sharing bertajuk "Trik Menyelamatkan UMKM Saat Pandemi Covid-19", Rabu (29/4).

Selama ini, menurut Budi, produktivitas buruh di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain bahkan di Asia Tenggara. Namun, nilai upah yang didapatkan bahkan bisa berada di angka yang lebih tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan sistem meritokrasi pemberian insentif yang harusnya dipahami oleh para pekerja dan buruh.

"Kami (pelaku usaha) tentu bisa memberikan upah yang tinggi, jika memang produktivitasnya sesuai. Tidak bisa terus menuntut menerima insentif tinggi, sementara produktivitasnya stagnan. Kalau perusahaan merugi, tentu tidak mungkin ditanggung hanya pemilik perusahaan saja," kata Budi Satria.

Kondisi yang dianggap memberatkan pengusaha, tak terkecuali pengusaha di sektor mikro kecil menengah, sudah berlangsung bertahun-tahun. Serikat pekerja terus menuntut ada kenaikan insentif bagi mereka, sementara kemampuan produksinya tidak ada kenaikan signifikan.

"Ini sangat tidak ideal bagi kondisi bisnis kita, apalagi untuk sektor UMKM. Tidak bisa memperlakukan UMKM seperti bisnis besar yang harus terus mengikuti UMK yang juga terus dituntut naik oleh serikat pekerja," kata mantan direktur di Coca Cola Amatil ini.

Menurutnya, memang diperlukan regulasi yang memberikan titik keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan juga target pemerintah. Hal ini juga demi menjaga kepastian iklim bisnis dan investasi pascacovid-19 yang belum bisa diprediksi. (Pro/Ant/A-1)

Baca Juga

 ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Inilah 25 Kabupaten/Kota yang Dijaga TNI-Polri Saat New Normal

👤Antara 🕔Selasa 26 Mei 2020, 21:32 WIB
Berikut adalah daftar provinsi, kabupaten dan kota yang akan dijaga 340 ribu pasukan...
Ilustras

KPU Harus Serius Sikapi Dugaan Peretasan Data Pemilih

👤Antara 🕔Selasa 26 Mei 2020, 20:24 WIB
Terjadi atau tidak terjadi peretasan, klaim tersebut tentunya tetap membuat kerugian bagi KPU sebagai penyelenggara...
Antara/Fakhri hermansyah

Cegah Penularan Covid-19, Polri Dirikan 116 Pos Penyekatan Mudik

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 26 Mei 2020, 18:36 WIB
“Kita persiapkan sekarang 116 pos pam (pengamanan) penyekatan untuk arus balik kita laksanakan secara maksimal,” tutur Kepala...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya