Rabu 29 April 2020, 16:03 WIB

Satpol PP DIY Imbau Donatur Jangan Membagikan Bantuan di Jalan

Ardi Teristi Hardi | Nusantara
Satpol PP DIY Imbau Donatur Jangan Membagikan Bantuan di Jalan

MI/Ardi Teristi Hardi
Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad.

 

Para donatur di Yogyakarta disarankan jika akan menyalurkan bantuan bagi warga tidak mampu, sebaiknya di wilayah sekitar mereka saja, jangan di jalanan. Demikian saran Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad menyikapi banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ditemui jalanan Jogja, beberapa hari terakhir ini.

"Para donatur yang peduli terhadap warga terdampak Covid-19, utamakan memberikan bantuan kepada warga yang di sekitar lingkungan, jangan di jalan-jalan," kata dia di Komplek Kepatihan DIY, Rabu (29/4).

Baca Juga: Warga Keluhkan Kualitas Sembako

Pasalnya, timnya menemukan 61 orang PMKS di wilayah Kota Yogyakarta saat menggelar operasi malam hari. Mereka sedang menunggu sembako.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuat para PMKS mau pulang kembali ke daerah mereka. Dia menengarai, para PMKS tersebut berasal dari luar DIY. Mereka masuk ke DIY diantar dengan kendaraan. "Kami sedang menyelidiki siapa yang mengedrop mereka," kata dia.

Noviar juga menyampaikan, larangan memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis sudah diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis.

Baca Juga: Distribusi Sembako Harus Tepat Sasaran

Dalam Perda tersebut juga ada sanksi yang bisa dikenakan, yaitu denda sebesar Rp1 juta atau kurungan tiga bulan. Namun, untuk situasi saat ini, pihaknya lebih mengedepankan imbauan kepada para donatur.

Noviar juga menyatakan, saat ini penanganan terhadap gelandangan dan pengemis tidak dapat maksimal karena camp assesment Dinas Sosial ditutup untuk menghindari kerumunan. (AT/OL-10)

Baca Juga

MI/Depi Gunawan

New Normal: Pariwisata di Jawa Barat Belum Siap Dibuka untuk Umum

👤Bayu Anggoro 🕔Selasa 02 Juni 2020, 18:00 WIB
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat belum membuka operasional tempat wisata, meski ada 15 kabupaten/kota yang bisa menerapkan new...
MI/Hijrah Ibrahim

Mahalnya Biaya Rapid Test Diprotes Sopir Lintas Halmahera

👤Hijrah Ibrahim 🕔Selasa 02 Juni 2020, 17:50 WIB
ASOSIASI Sopir Lintas Halmahera (ASLIH) Maluku Utara, memprotes biaya rapid tes sebesar Rp600 ribu-Rp800 ribu untuk sopir dan kernet....
dok.medcom

KPU Bandung Belum Pastikan Tambahan Biaya Pilkada 2020

👤Tjondro Resmiati 🕔Selasa 02 Juni 2020, 17:15 WIB
PELAKSANAAN pilkada serentak pada 2020 dipastikan menambah anggaran karena menerapkan protokol kesehatan di tengah wabah Covid-19. Namun...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya