Rabu 29 April 2020, 11:30 WIB

Bawaslu: Indonesia Belum Siap Terapkan Pilkada Berbasis E-Voting

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Bawaslu: Indonesia Belum Siap Terapkan Pilkada Berbasis E-Voting

MI/Bary Fathahilah
Ilustrasi warga yang menggunakan hak suara dalam pilkada.

 

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menilai Indonesia belum siap menerapkan elektronik voting (e-voting) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Usulan penggunaan e-voting mengemuka di tengah pandemi virus korona (covid-19).

Anggota Bawaslu RI, Afifuddin, mengatakan banyak hal yang harus disesuaikan dan diubah sebelum menerapkan e-voting. Dia mencontohkan perlu ada perubahan regulasi atau payung hukum. Baik melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), undang-undang, maupun peraturan lainnya, untuk menggelar pilkada berbasis elektronik.

Baca juga: Tahapan Pelaksanaan Pilkada 2020 Resmi Ditunda

"Secara normatif banyak yang kita ubah dari aturan kalau pakai 'e-voting'. Saya kira kalau pelaksanaan Pilkada ini masih belum ya," ujar Afifuddin dalam keterangan resmi, Selasa (28/4).

Menurutnya, diperlukan pengkajian lebih mendalam terhadap penerapan pemilihan elektronik di Indonesia. Dia menyebut beberapa negara yang telah lebih dulu menerapkan, banyak yang kembali ke cara konvensional.

Selain itu, aturan terkait pihak yang mengawasi penerapan e-voting, juga perlu disiapkan secara matang. Pun, penyediaan alat, anggaran, dan juga sumber daya manusia menurutnya perlu dipersiapkan.

Baca juga: Pilkada 2020 Ditunda, Ini 3 Opsi yang Diajukan KPU

Sejauh ini, Afif menyampaikan bahwa digitalisasi yang mungkin diterapkan dalam proses pilkada 2020 ialah rekapitulasi atau perhitungan suara secara elektronik (e-rekap).

Seperti diketahui, pemerintah dan DPR sepakat menunda pilkada serentak yang seharusnya digelar pada 23 September akibat pandemi covid-19. Opsi yang dimungkinkan berdasarkan hasil rapat di parlemen, yaitu pilkada dapat digelar pada 9 Desember jika pandemi mereda.(OL-11)

 

Baca Juga

MI/Bary Fathahilah

Mantan Direktur PTPN III Divonis Lima Tahun Penjara

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:27 WIB
Mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Parlagutan Pulungan divonis lima tahun penjara, karena terbukti menerima...
MI/M Irfan

DPD Ungkap Inkonsitensi Kriteria UMKM di RUU Cipta Kerja

👤Henri Siagian 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:07 WIB
Menurut anggota PPUU DPD Novita Anakotta, jangan sampai terjadi tumpang tindih dari sisi regulasi dalam menentukan kriteria UMKM yang...
Antara

Menko Ungkap PSBB tidak Dicabut sampai WHO Cabut Status Pandemi

👤Usman Kansong 🕔Rabu 03 Juni 2020, 20:56 WIB
New normal, kata Airlangga, bukanlah pencabutan PSBB melainkan adaptasi. "Itu namanya adaptasi. Tidak ada cabut-mencabut,"...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya