Rabu 29 April 2020, 10:02 WIB

​​​​​​​Satgas Covid-19 DPR Bantah Salurkan Obat Herbal Tiongkok

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
​​​​​​​Satgas Covid-19 DPR Bantah Salurkan Obat Herbal Tiongkok

MI/ADAM DWI
Anggota Satgas Lawan Covid-19 DPR, Habiburokhman

 

SATGAS Lawan Covid-19 DPR RI membantah bahwa mereka lebih memilih menyalurkan obat herbal impor dari Tiongkok untuk pasien positif covid-19. Obat herbal bernama Herbavid-19 tersebut dikatakan merupakan produksi lokal.

"Benar kami membagikan jamu herbal Herbavid 19 kepada sejumlah rumah sakit secara grastis alias tidak diperjual-belikan. Akan tetapi tidak benar jika obat herbal disebut impor dari Tiongkok," ujar anggota Satgas, Habiburokhman, Rabu, (29/4).

Ia menjelaskan bahwa Herbavid 19 ialah obat herbal yang dibuat industri lokal, dibuat di Indonesia dan diproduksi oleh orang indonesia. Namun, memang ada beberapa bahan baku obat yang impor dari Tiongkok.

"Bahan obatnya terdiri atas 11 jenis, yang 8 jenis ada di Indonesia dan 3 impor dari Tiongkok, karena memang tidak ada di Indonesia. Tiga bahan obat tersebut harus digunakan karena mengacu kepada publikasi jurnal ilmiah internasional untuk obati covid-19, meramu obat herbal itu kan harus ada dasar ilmiahnya," ujarnya.

Baca juga: Satgas Lawan Covid-19 DPR Donasikan APD ke RS di Tangsel

Ia juga membantah bahwa bahan jamu Herbavid 19 dilarang oleh pemerintah Indonesia. Satgas juga telah lebih dulu kosultasi dengan BPOM.

"Jika ada (yang dilarang) silahkan sebut bahan obat apa yang dilarang. Saat ini sedang berproses izin edar di Badan POM. Namun sudah konsultasi dan tidak ada bahan baku yang dilarang," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VI DPR, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu), Dwi Ranny Pertiwi, mengatakan, obat herbal dari Tiongkok itu dilakukan tanpa ada komunikasi baik dengan industrinya hingga BPOM.

"Kami ditanya BPOM terkait jamu ini juga para dokter di RS rujukan, karena semua bingung dengan produk jamu yang dibagikan dan diklaim oleh Satgas DPR untuk pasien covid-19," ujar Ranny, Senin (27/4). (A-2)

 

 

Baca Juga

Ilustrasi

Komnas HAM: Perpres Terorisme Tak Boleh Lampaui UU

👤Faustinus Nua 🕔Senin 25 Mei 2020, 19:33 WIB
"Perpres-kan turunan dari UU. Isinya tidak boleh melampaui UU yang memerintahkan adanya Perpres itu. Pelibatan militer harus dalam...
Antara/Andreas Fitri Atmoko

Langgar Aturan Asimilasi, 135 Napi Kembali Masuk Bui

👤Insi Nantika jelita 🕔Senin 25 Mei 2020, 18:28 WIB
"Total ada 135 narapidana asimilasi yang tertangkap kembali setelah mendapatkan kebijakan Kemenkumham akibat adanya...
Akun Facebook Ananda Naris

Soal Bendera Tiongkok Berkibar di Maluku Utara: False Context

👤Henri Siagian 🕔Senin 25 Mei 2020, 16:31 WIB
False context adalah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya