Rabu 29 April 2020, 08:35 WIB

​​​​​​​Pakar Kesehatan: Evaluasi PSBB untuk Ukur Keberhasilan

Ferdian Ananda Majni | Humaniora
​​​​​​​Pakar Kesehatan: Evaluasi PSBB untuk Ukur Keberhasilan

ANTARA/DIDIK SUHARTONO
Petugas memeriksa dokumen kependudukan warga yang akan masuk ke Surabaya di Bundaran Waru, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/4)

 

PAKAR kesehatan dr Handrawan Nadesul mengatakan langkah tepat dan masuk akal memang memutuskan mata rantai penularan covid-19 dengan PSBB. Namun, penerapan PSBB harus dievaluasi apakah sudah memberikan hasil atau tidak. Sebab, apabila gagal nantinya akan ditingkatkan dengan dukungan tahapan lainnya.

"PSSB ini dinilai seberapa berhasil. Tetapi angkanya kejadian setiap hari bertambah berarti ini belum berhasil. Sehari kurva harus mendatar atau flat artinya penularan menurun dan berkurang," kata Handrawan kepada Media Indonesia, Rabu (29/4).

Dia menjelaskan penerapan ini lebih tepat sesuai protokol dari WHO seperti karantina, tetapi Indonesia tidak melakukan secara ketat. Terlebih masyarakat Indonesia kurang edukasi sehingga pelanggaran terjadi.

"Cuma masalahnya masyarakat masih bandel dan kurang edukasi, mereka tidak sepenuhnya memahami bagaimana penularan terjadi nah ini yang kurang karena mengimbau saja itu kurang kuat," sebutnya.

Baca juga: Menkes Setujui PSBB di Gorontalo

Hampir semua melanggar PSBB, Handrawan mencontohkan level masyakarat kota di Jakarta juga melanggar artinya mereka tidak memahami sepenuhnya bagaimana penularan covid-19 terjadi.

"Untuk memahami penularan itu begitu mudah terjadi jika orang berdekatan, penularan bisa terjadi dari pakaian anda. Bahkan penularan dari pakaian saja masyarakat belum tahu, jika berkeliaran di tempat umum, ke pasar bisa melekat di rambut, di pakaian, sepatu dan kulit sehingga dibawa masuk ke rumah, yang sederhana itu seharusnya diedukasi," terangnya

Dia menjelaskan, apabila penerapan PSBB dinilai gagal tentunya harus ditambahkan dengan penindakan atau hukuman kepada pelanggar. Seperti Tiongkok, Vietnam, Korea Selatan, dan India yang menghukum masyarakat yang melanggar.

"Di sana caranya kasar sekali, dipukul ya kita ngak usah, hukum saja, ada sanksi hukum. Ini belum dilakukan, saya kira ini tahapan berikutnya kalau diimbau saja ngak mau sadar mungkin dengan cara yang lebih keras, yakni hukum," paparnya.

Selanjutnya, apabila dengan hukuman tetap tidak membuahkan hasil atau angka penularan tinggi. Lanjut Handrawan, secara efektif perlu dilakukan screening massal serentak di zona merah.

"Artinya setiap hari bertambah terus kasus itu mungkin sudah terlalu banyak yang tertular jadi usulan pemeriksaan massal di zona merah karena problembility kemungkinan orang penularan besar. Saya ngak tahu apa Reagen buatan Indonesia diterima atau approve oleh WHO karena pemeriksaan PCR harus dengan standar internasional," pungkasnya. (A-2)

Baca Juga

MI/Permana

PGRI : Pemerintah Perlu Susun Kurikulum Era Pandemi untuk Sekolah

👤Antara 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 22:35 WIB
Dia menambahkan kurikulum sekarang yang padat konten, sulit mendorong anak untuk belajar secara mandiri di...
Dok. JCUIM

Yayasan Jokowi Center Berdonasi ke Warga Terdampak Covid-19

👤Syarief Oebaidillah 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 22:30 WIB
Adapun mekanisme pembagiannya melalui pendataan mandiri yang dibagikan langsung para Relawan Jokowi Center Peduli (JCP) di masing masing...
AFP

Mantan Rektor Yakin Virgin Coconut Oil Bisa Matikan Covid-19

👤Henri Siagian 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 21:53 WIB
Terkait manfaat VCO, guru besar Fakultas Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi (MIPA) Untan itu mengklaim sudah digunakan dalam pengobatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya