Selasa 28 April 2020, 09:25 WIB

Pengamat Nilai Gugatan Perppu Korona hanya untuk Sensasi

Kautsar Widya Prabowo | Politik dan Hukum
Pengamat Nilai Gugatan Perppu Korona hanya untuk Sensasi

MI/MOHAMAD IRFAN
Suasana sidang di Mahkamah Konsitusi

 

GUGATAN Perturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 dinilai hanya mencari sensasi belaka. Perppu tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi korona (covid-19).

"Terserah orang-orang itu (penggugat) mau cari nama, sensasi aja. Kita ingin covid-19 dapat terselesaikan," ujar pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, kepada Medcom.id, Jakarta, Senin (27/4).

Agus melihat alasan penggungat hanya khawatir terjadi penyelewngan anggaran. Lantaran terdapat pasal yang menyebut pemerintah tidak dapat dikoreksi dalam melakukan kebijakan stimulus ekonomi.

"Maksudnya pemerintah agar (pengambil kebijakan) tidak menjadi bulan-bulanan seperti kasus century," tuturnya.

Ia mendukung langkah pemerintah untuk dapat menerbitkan regulasi dalam memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia di tengah pandemi covid-19. Perppu nomor 1 tahun 2020 dinilai tepat.

"Pemerintah mencari terobosan agar pemerintah daerah dapat menggelontorkan dananya untuk penanganan covid-19," jelasnya.

Baca juga: Sidang Gugatan Perppu Covid-19 Digelar Hari Ini

Sidang perdana Perppu Nomor 1 Tahun 2020 akan dihelat Selasa, 28 April 2020. Sidang dengan agenda pendahuluan itu diajukan dalam tiga nomor perkara.

Perkara nomor 23/PUU-XVIII/2020 diajukan mantan Ketua MPR Amien Rais, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sirajuddin (Din) Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono.

Permohonan kedua dengan perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 diajukan perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI, dan PEKA. Kemudian satu perkara lainnya dimohonkan oleh Damai Hari Lubis yang langsung diregistrasi dengan Nomor 25/PUU-XVIII/2020. (A-2)

Baca Juga

ANTARA

Status Bencana Nasional belum Berakhir

👤Ins/Dhk/YH/WJ/MY/BN/X-10 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 05:36 WIB
Secara otomatis, status keadaan darurat bencana menyesuaikan dengan Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020. Selama keppres tersebut belum...
MI/ADAM DWI

Wapres Dorong Percepatan Reformasi Birokrasi

👤Emir Chairullah 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 05:05 WIB
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta proses reformasi birokrasi di Indonesia...
MI/AGUNG WIBOWO

Optimistis Pilkada Berjalan Lancar

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 05:00 WIB
Kehidupan sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik harus tetap berlangsung berdampingan dengan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya