Selasa 28 April 2020, 09:10 WIB

Pelanggaran Netralitas ASN Marak

Media Indonesia | Politik dan Hukum
Pelanggaran Netralitas ASN Marak

ANTARA FOTO/Arnas Padda
Peserta aksi mengikuti kampanye publik dan deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pilkada serentak 2020 di Makassar, Sulawesi

 

KOMISI Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima ratusan pengaduan terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.

Dalam rapat virtual dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, kemarin, KASN mengungkapkan dinamika pelanggaran netralitas ASN selama Januari-April 2020. Data pelanggaran netralitas ASN yang sudah masuk ke KASN per 25 April 2020 sebanyak 212 pengaduan, dengan jumlah ASN yang terlibat sebanyak 290 ASN.

Bahkan, menurut Ketua KASN Agus Pramusinto, dari data tersebut tercatat 118 ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi yang melakukan pelanggaran. “Melihat data tersebut tentu menjadi alarm bagi KASN sehingga pelanggaran netralitas ke depan harus semakin diperketat. Prediksi kami pelanggaran akan terus meningkat, terutama pada posisi jabatan strategis ASN, maka sinergi pengawasan dengan Bawaslu RI perlu diperkuat,” imbuh Agus.

Agus mengatakan pandemi covid-19 berdampak pada tertundanya penyelenggaraan Pilkada 2020. Penundaan itu menimbulkan potensi pelebaran celah pelanggaran netralitas ASN.

Oleh karena itu, KASN dan Bawaslu RI pun se pakat memperkuat kerja sama dan koordinasi pengawasan. “Dalam menyikap i diundurnya pelaksanaan pilkada serentak 2020 ke Desember 2020 karena pandemi covid-19 ini, KASN dan Bawaslu perlu memperkuat kerja sama dan koordinasi, tentu kaitannya dengan pengawasan pelanggaran netralitas ASN,” tutur Agus.

Potensi pelanggaran netralitas tersebut, lanjut Agus, antara lain penyalahgunaan wewenang pengerahan birokrasi oleh petahana yang berniat maju kembali. “Kita antisipasi di awal berbagai potensi pelanggaran yang sering terjadi tersebut,” kata Agus.

Ketua Bawaslu RI Abhan menilai kerja sama pengawasan sudah terbangun cukup baik antara KASN dan Bawaslu. Meski begitu, hal itu tentu perlu ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama sebagai pedoman operasional di lapangan dalam tugas pengawasan pilkada.

Sebelumnya, Bawaslu RI juga memperingatkan timbulnya kampanye dini oleh petahana kepala daerah yang mendompleng bantuan sosial di tengah pandemi covid-19. (Ant/P-2)

Baca Juga

MI/Bary Fathahilah

Mantan Direktur PTPN III Divonis Lima Tahun Penjara

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:27 WIB
Mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Parlagutan Pulungan divonis lima tahun penjara, karena terbukti menerima...
MI/M Irfan

DPD Ungkap Inkonsitensi Kriteria UMKM di RUU Cipta Kerja

👤Henri Siagian 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:07 WIB
Menurut anggota PPUU DPD Novita Anakotta, jangan sampai terjadi tumpang tindih dari sisi regulasi dalam menentukan kriteria UMKM yang...
Antara

Menko Ungkap PSBB tidak Dicabut sampai WHO Cabut Status Pandemi

👤Usman Kansong 🕔Rabu 03 Juni 2020, 20:56 WIB
New normal, kata Airlangga, bukanlah pencabutan PSBB melainkan adaptasi. "Itu namanya adaptasi. Tidak ada cabut-mencabut,"...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya