Senin 27 April 2020, 15:35 WIB

Kemenperin Jangan Cuma Beri Izin Usaha, tapi Juga Sanksi

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Kemenperin Jangan Cuma Beri Izin Usaha, tapi Juga Sanksi

MI/Ramdani
Gedung perkantoran di Jakarta

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah meminta Kementrian Perindustrian (Kemenperin) berani memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Pasalnya, sampai saat ini tercatat 900 perusahaan mendapatkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Kemenperin jangan hanya keluarkan IOMKI saja, tapi juga punya peran dalam mengawasi protokol covid-19 terhadap perusahaan yang diberikan IOMKI. Termasuk didalamnya beri sanksi," ungkap Andri, Senin (27/4).

Andri mengaku terkejut dengan semakin banyaknya perusahaan yang diizinkan beroperasi oleh Kemenperin. Padahal, lanjutnya, tujuan PSBB untuk membatasi aktivitas warga.

"Kan dia (Kemenperin) yang memberikan izin. Jadi, dia juga harus punya tanggung jawab mengawasi dan memberikan sanksi gitu. Nah, pengawasannya harus bareng-bareng, kita diikutsertakan juga atau jangan dia doang," tukas Andri.

Baca juga: Anies Pulangkan 52 Tunawisma dari GOR Tanah Abang

Andri juga menyebut saat ini jumlah warga DKI yang terpapar covid-19 terus bertambah. Hari ini mencapai 3.832 kasus. Jangan sampai, sambungnya, pihak rumah sakit kewalahan merawat pasien karena adanya aktivitas perkantoran yang semakin masif.

"Jumlah penderita sudah banyak. Tenaga medis sudah kewalahan. Itu yang harus kita cermati. Jadi, yang kita perangi tidak hanya penyakitnya. Masalah serius covid-19 tuh, tapi yang paling sadis adalah penyebarannya," jelas Andri.

Meski begitu, Andri mengakui pendapatan asli daerah (PAD) DKI banyak dari kantung pajak penghasilan perusahaan. Namun, Kemenperin diminta selektif dalam memberikan IOMKI selama PSBB yang berlangsung hingga 22 Mei.

"Memang pemerintah DKI juga kan lebih banyak PAD bersumber dari sana kan. Tapi dengan kondisi situasi covid-19 ini, betul-betul harus diselaraskan. Jadi, kepentingan kesehatan harus sejalan dengan kepentingan perekonomian," pungkas Andri. (OL-14)

Baca Juga

Antara

Dua Hari Lebaran Nihil Kasus Baru Korona di Kabupaten Bogor

👤Ant 🕔Selasa 26 Mei 2020, 00:04 WIB
Hingga Senin (25/5) malam, ada sebanyak 180 pasien Covid-19 di Kabupaten Bogor, sebanyak 40 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh dan...
Antara

Pemkot Bogor Ikuti Masa PSBB Jabar Hingga 29 Mei

👤Ant 🕔Selasa 26 Mei 2020, 00:00 WIB
"Untuk sementara, bila ada kekosongan akan diisi penerapan PSBB tingkat provinsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat, yakni...
MI/Franmsisco Carolio Hutama gani

Ribuan Kendaraan Tinggalkan Jakarta, PKS : Kebijakan tak Sinkron

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 25 Mei 2020, 21:21 WIB
PT Jasa Marga sendiri mencatat total 37.878 kendaraan meninggalkan Jakarta melalui arah Timur, arah Barat dan arah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya