Senin 27 April 2020, 12:31 WIB

Pemerintah Sepakat Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan Ditunda

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Pemerintah Sepakat Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan Ditunda

Antara/Muhammad Adimaja
Sejumlah buruh melakukan aksi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja di Jakarta.

 

SEKRETARIS Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkapkan pemerintah sepakat untuk menunda pembahasan aspek ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Keputusan itu merupakan hasil dialog pemerintah dengan beberapa serikat pekerja di Tanah Air. Berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo, setiap kementerian atau lembaga (K/L) diminta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam hal ini terkait maksud dan tujuan, serta pengaturan dalam RUU tersebut.

Baca juga: Pembahasan RUU Cipta Kerja Tetap Lanjut

"Dari hasil dialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh, terdapat beberapa perbedaan pandangan. Terutama pada klaster ketenagakerjaan yang dianggap berpihak kepada para investor," ujar Susiwijono melalui keterangan pers, Senin (27/4).

Pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan. Sehingga, ada waktu yang lebih lama untuk mendalami substansi dalam klaster ketenagakerjaan. Pemerintah juga akan kembali melakukan dialog dengan berbagai pihak terkait.

Lebih lanjut, Susiwijo mengatakan pemerintah berharap implementasi RUU Cipta Kerja dapat mendorong pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja.

Baca juga: Tidak Semua Serikat Buruh Tolak RUU Cipta Kerja

"Pemerintah berharap dengan RUU Cipta Kerja dapat mendorong peningkatan lapangan kerja dan investasi untuk memacu pertumbuhan kegiatan usaha. Serta meningkatkan perlindungan pekerja, terutama pascapandemi covid-19," imbuhnya.

Diketahui, RUU Cipta Kerja terdiri dari 11 klaster, yakni penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, serta kemudahan berusaha.

Selain itu, ada pula klaster dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional dan kawasan ekonomi.(OL-11)

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Takalar dan Selayar Berpotensi Kembangkan Listrik Tenaga Bayu

👤Antara 🕔Senin 10 Agustus 2020, 23:55 WIB
Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di dua kabupaten tersebut memiliki kendala...
Dok PPDPP

Hingga Awal Agustus, 141 Ribu Rumah Subsidi Terjual

👤M Iqbal Almachmudi 🕔Senin 10 Agustus 2020, 21:50 WIB
SiKumbang mencatat per hari ini, Senin (10/8) terdapat 141.700 unit tapak subsidi sudah terjual yang tersebar di 11.091 lokasi...
DOK KEMENTAN

Dongkrak Jagung, Kementan Optimalkan Lahan di Bawah Pohon Kelapa

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 10 Agustus 2020, 21:38 WIB
Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Mohammad Takdir Mulyadi menyatakan tujuan kegiatan demfarm ini yakni agar dapat mengoptimalkan lahan...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya