Senin 27 April 2020, 11:34 WIB

OTT di Tengah Pandemi, DPR Sanjung KPK

Cahya Mulyana, Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
OTT di Tengah Pandemi, DPR Sanjung KPK

ANTARA/Muhammad Adimaja
Pekerja membersihkan logo Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung KPK, Jakarta.

 

DPR RI mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Kadis PUPR dan Ketua DPRD Muara Enim. Hal itu menunjukan pemberantasan rasuah terus berjalan di tengah pandemi virus korona dan tanpa hingar-bingar.

"Iya, makanya percayakan saja pada KPK untuk bekerja. Saat ini giat-giat pemberantasan korupsi dilakukan sangat efektif, begitu cermat, tidak gaduh dan berkepastian," kata Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Senin (27/4).

Penangkapan dua pejabat tersebut terjadi pada Minggu (26/4) pagi, tepatnya pukul 07:00 WIB di rumah masing-masing di Palembang.

Baca juga: KPK Ringkus Dua Tersangka Hasil OTT

Menurut Arteria, KPK periode saat ini merupakan role model layaknya suatu lembaga pemberantasan korupsi bekerja.

"Kan terbukti, giat-giat pemberantasan korupsi tidak berkurang sedikit pun walaupun pada masa pandemi covid-19. Ini tidak menyurutkan semangat KPK dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana korupsi," urainya.

Ia mengapresiasi kerja pimpinan KPK saat ini yang berani tampil tidak populer sehingga penegakan hukumnya tidak gaduh, berkepastian, dan dapat diterima pelaku tindak pidana sekali pun.

"Harusnya terus didukung penuh, apalagi giat-giat pencegahannya sudah dirasakan kehadirannya saat ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengonfirmasi OTT pertama di eranya ini. Eks Kadis PUPR Ramlan Suryadi (RS) dan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB (AHB) merupakan hasil pengembangan kasus sebelumnya.

"(OTT) Minggu 26 april 2020 jam 07.00 WIB dan 08.30 WIB di rumah tersangka di Palembang. Kita komitmen melakukan pemberantasan sampai tuntas. Kita terus selesaikan perkara-perkara korupsi walau kita menghadapi bahaya covid-19. Tapi pemberantasan tidak boleh berhenti baik dengan cara pencegahan maupun penindakan," pungkasnya. (OL-1)

Baca Juga

MI/ADAM DWI

KPK Jangan Berhenti pada Kasus Nurhadi

👤Putra Ananda 🕔Rabu 03 Juni 2020, 05:34 WIB
KPK menyatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang telah membantu, melindungi, dan memfasilitasi persembunyian Nurhadi selaku DPO...
 ANTARA FOTO/Siswowidodo

Pelibatan TNI Dilakukan Selektif

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 03 Juni 2020, 05:30 WIB
PENGERAHAN militer dalam menangani terorisme tak boleh...
MI/RAMDANI

5 Tersangka Kasus Jiwasraya Diadili

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Rabu 03 Juni 2020, 05:30 WIB
Mereka dinilai bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp16,81 triliun dalam kasus korupsi di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya