Senin 27 April 2020, 07:00 WIB

Usaha Transportasi Terancam Bangkrut, Pengamat: Perlu Insentif

Putri Anisa Yuliani | Ekonomi
Usaha Transportasi Terancam Bangkrut, Pengamat: Perlu Insentif

ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
Penumpang mengambil barang bawaan dari dalam bus yang baru tiba dari Jawa Timur di Terminal Mengwi, Badung, Bali.

 

PERLU dukungan dan kebijakan dari pemerintah dalam rangka menyelamatkan sektor transportasi. Masing-masing sektor transportasi telah mengusulkan beragam stimulus. Hal itu untuk menyelamatkan usaha dari kebangkrutan.

Sebab, sejak pandemi covid-19, jumlah penumpang telah menurun. Contohnya pada sektor angkutan transportasi darat, sebanyak 6.328 tenaga kerja di bidang itu telah di-PHK.

Insentif yang diajukan pengusaha transportasi darat angkutan orang antara lain adalah relaksasi pembayaran kewajiban pinjaman kepemilikan kendaraan kreditur anggota Organda, kebijakan penundaan pemungutan pajak (PPh21, PPh 22 Impor, PPh pasal 25), pembebasan pembayaran PKB (pajak kendaraan bermotor) dan retribusi lain di daerah, serta pembebaskan iuran BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan).

Baca juga: Diluncurkan Besok, Aplikasi MRT-J Bisa Layani Pembelian Tiket

"Lalu ada pula usulan insentif berupa bantuan langsung kepada karyawan dan pengemudi perusahaan angkutan umum, pembebaskan pembayaran tol kepada angkutan umum plat kuning, dan pembebaskan kewajiban pembayaran PNBP (penerimaan negara bukan pajak) pengurusan perizinan," kata pengamat transportasi Djoko Setijowarno dalam keterangan resmi, Senin (27/4).

Adapun usulan insentif dari transportasi darat angkutan barang adalah relaksasi pengembalian pinjaman pokok bagi perusahaan jasa angkutan barang selama 12 bulan baik kredit investasi melalui Bank atau Non Bank (leasing), penurunan suku bunga pinjaman sebesar 50%, pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) ditiadakan selama 12 bulan, relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) tahun 2019, bantuan BLT bagi sopir angkutan barang, dan kepastian berusaha dan beroperasi kendaraan di lapangan.

Sementara transportasi darat angkutan penyeberangan mengusulkan insentif berupa penghapusan pajak perusahaan 1,2% dari total gross revenue, dispensasi pembebasan PNBP jasa sandar di pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah, dispensasi pembebasan PNBP perizinan bidang angkutan penyeberangan dan pembebasan PNBP perizinan bidang angkutan penyeberangan, pengusulan restrukturisasi cicilan pinjaman bank, pembatasan kapasitas muat sebesar 50% dari kapasitas angkut kapal dan untuk Golongan II (sepeda motor) hanya diijinkan 1 (satu) orang dan Golongan IVa (kendaraan pribadi) maksimal sebesar 4 orang, kenaikan tarif angkutan penyeberangan untuk Golongan II (sepeda motor) dan Golongan IVa (kendaraan pribadi) sampai dengan 100 persen dari tarif normal, dan penerapan online ticketing khususnya untuk Pelabuhan Penyeberangan Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk.

Transportasi darat angkutan kereta mengusulkan amandemen kontrak public service obligation (PSO), penyesuaian faktor prioritas track acces charge (TAC), dan penyesuaian faktor denda pada pelaksanaan KA perintis.

Untuk usul insentif bagi transportasi darat angkutan laut antara lain mengurangi beban OPEX kapal yang dikenakan kepada perusahaan pelayaran, pengurangan PPh 15 pada perusahaan pelayaran, pengurangan PPn pada industri perkapalan, pengurangan Tarif Jasa Kepelabuhanan/Port Dues PNBP, penundaan docking kapal dan perpanjangan sertifikat statutori kapal yang jatuh tempo dalam masa krisis, dan penundaan pengembalian kredit pada industri galangan kapal.

Terakhir, transportasi darat angkutan udara meminta insentif berupa stimulus biaya kalibrasi peralatan penerbangan selama April hingga Desember 2020 sebesar lebih kurang Rp 110 miliar, stimulus PJP4U sebesar lebih kurang Rp 150 miliar mulai Maret hingga Desember 2020, penangguhan dan pengangsuran PNBP Januari hingga Mei 2020, penundaan biaya deposit dan potongan harga biaya avtur dari PT Pertamina, pengurangan bea impor suku cadang pesawat, pemberian insentif bagi penyelenggara, dan pelayanan Navigasi Penerbangan berupa pengurangan/ penundaan PNBP.

"Untuk mengirim sembako bagi warga tidak mampu, pemerintah tidak hanya bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan perusahaan aplikasi transportasi. Ajaklah juga Organda untuk mengirim sembako itu, supaya perusahaan transportasi umum tidak makin terpuruk," ungkap Djoko.

Di samping itu, para pekerja transportasi perusahaan transportasi umum anggota organda dapat dilibatkan sebagai relawan untuk membagikan sembako ke sejumlah warga yang memerlukan. (OL-1)

Baca Juga

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/Tim Riset MI-NRC

89 Proyek Penggerak Ekonomi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 05:24 WIB
Selama 2020-2024, proyek strategis nasional ditargetkan bisa menyerap 4 juta tenaga kerja setiap...
ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/wsj.

Sensus Penduduk Daring Berakhir

👤(Mir/E-3) 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 04:30 WIB
BADAN Pusat Statistik (BPS) menutup sensus penduduk daring tadi malam pukul 23.59 WIB. Hingga kemarin siang, sensus yang dimulai sejak 15...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

Pasar Optimistis Prospek Ekonomi ke Depan

👤HILDA JULAIKA 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 04:20 WIB
RENCANA pembukaan kembali sejumlah aktivitas perekonomian dan terjaganya stabilitas sistem keuangan Indonesia menimbulkan optimisme...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya