Kamis 23 April 2020, 18:45 WIB

Pandemi Covid-19 Jadi Kendala Utama Pilkada 2020

Faustinus Nua | Nusantara
Pandemi Covid-19 Jadi Kendala Utama Pilkada 2020

MI/Pius Erlangga
Diskusi daring membahas penundaan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi virus korona.

 

PANDEMI virus korona (covid-19) yang merebak di Tanah Air memang telah memukul banyak sektor kehidupan. Bukan hanya ekonomi, termasuk politik, salah satunya terkait  penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Masalah teknis menjadi kendala utama bagi penyelenggara pemilihan di daerah, mengingat sejumlah tahapan harus dilakukan secara tatap muka.  Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Herdensi Admin mengatakan pelaksaan Pilkada bukan sekadar hari pemungutana suara.

Baca juga: UU Pilkada tak Cukup Jadi Landasan Hukum Penundaan

Semua tahapan merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Untuk itu, penyelenggaran Pilkada yang diputuskan sementara pelaksaannya pada 9 Desember 2020 akan menyulitkan.

"Sampai sekarang belum ada kepastian kapan pandemi covid-19 akan berakhir. Padahal kita akan melaksakan Pilkada pada Desember mendatang, lalu tahapan awal pada Juni. Tahapan itu kita harus bertatap muka langsung dengan masyarakat pemilik suara," ungkapnya dalam diskusi virtual, Kamis (23/4).

Dia menjelaskan, seandainya pandemi berakhir pada Mei nanti pun, tidak serta-merta tahapan Pilkada bisa dilanjutkan. Pasalnya, baik penyelenggara maupun masyarakat di daerah belum tentu mau mengikuti tahapan tersebut secara tatap muka. Apalagi, hingga saat ini belum ada penelitian yang pasti terkait covid-19. Setiap saat pun selalu ada penemuan baru terkait covid-19.

Untuk itu sangat tidak mungkin tahapan bisa dimulai pada Juni jika covid-19 benar-benar berakhir pada bulan Mei nanti. Sehingga persiapan teknis seperti pemutakhiran data pemilih, verifikasi faktual untuk calon perseorangan, hingga bimtek, dan sosialisasi akan sulit dilaksanakan.

"Pemutakhiran data pemilih walaupun zaman sudah digital tetap saja berdasarkan UU dan PKPU coklit artinya harus face to face penyelenggara dengan seluruh pemilih. Kan jadi tidak proporsoinal palaksanakan tahapan-tahapan kalau belu. ditagani covid-19 secara tuntas," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Hardensi, dengan adanya penundaan dan surat edaran terkait penonaktifan para penyelenggara ad hoc Pilkada, maka perlu diaktifkan kembali. Namun, hingga saat ini Perppu terkait Pilkada belum dikeluarkan pemerintah, sehingga KPU belum bisa merancang sejumlah aturan dan jadwal pelaksanaan tahapan-tahapan itu.

Padahal, menurutnya untuk mulai melaksanakan tahapan Pilkada pada Juni nanti, harusnya sudah ada aturan yang jelas. KPU pun harus segera mengaktifkan kembali penyelenggara ad hoc tersebut.

Pengamat Jaringan Demokrasi (JADI) Sumut Aulia Andri menilai putusan Pilkada pada Desember mendatang merupakan pilihan yang terkesan tanggung. Menurutnya, dari sejumlah kasus penundaan Pilkada yang terjadi di Sumut, prosesnya sangat panjang dan memberatkan penyelengagara khususnya di daerah sehingga bisa berdampak pada kualitas Pilkada.

"Saya merasakan kesulitan teman-teman pengawas pemiliham dan KPU untuk hal-hal teknis. Pada 2015 pernah terjadi penundaan, itu dengan perispan matang. Ini kan teman-teman KPU, Bawaslu berhenti bimtek, sosialisasi dan lainya. Ini akan mmepengaruhi kualitas penyelenggara dan hasil pemilu," tuturnya.

Aulia Andri mengatakan, sebaiknya penundaan dilakukan hingga 2021 agar sejumlah persiapan bisa bejalan dengan baik.

Selain itu, dengan penundaan hingga 2021, penyelenggara ada hoc bisa diberhentikan bukan hanya dinonaktifkan. Sebab, dengan diberhentikan maka status mereka jelas dan mereka pun bis mencari pekerjaan lain.

"Saya punya banyak punya teman panwascam udah mulai ditarik (pekerjaan lain). Jadi teman-teman KPU, Banwslu kota itu aman, ada gaji, itu panwascam, PKK, PPS bagaimana," pungkasnya. (Van/A-1)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Bareskrim Selidiki Dugaan Cagub Sumbar Curi Start Kampanye

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 24 November 2020, 17:09 WIB
Pasangan calon gubernur Sumbar, Mulyadi-Ali Mukhni melakukan kampanye di luar jadwal melalui sebuah tayangan di program televisi nasional...
DOK USU

Dua Mengundurkan Diri, Empat Orang Ikuti Audisi Calon Rektor USU

👤Puji Santoso 🕔Selasa 24 November 2020, 17:06 WIB
Empat kandidat calon rektor akan memaparkan program kerja sesuai dengan visi dan misi USU apabila terpilih sebagai rektor USU periode...
DOK MI

Pemkab Sukabumi Serahkan Bantuan 1.315 Rapid Test Kit

👤Benny Bastiandy 🕔Selasa 24 November 2020, 16:54 WIB
Pelaksanaan Pilkada yang bersamaan pandemi covid-19, harus memberikan rasa aman dan nyaman. Tak hanya bagi penyelenggara, tapi juga kepada...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya