Kamis 09 April 2020, 20:03 WIB

Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Percepat PSBB Penyangga Jakarta

Henri Siagian | Politik dan Hukum
Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Percepat PSBB Penyangga Jakarta

MI/Pius Erlangga
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat

 

PEMERINTAH perlu segera memproses dan merealisasikan permohonan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diajukan oleh pemerintah daerah (pemda) terdampak pandemi virus korona atau covid-19.

"Pemberian izin pelaksanaan PSBB kepada kawasan penyangga Jakarta diharapkan mampu menekan penyebaran virus ke sejumlah daerah lain," tegas Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat atau yang kerap disapa Rerie di Jakarta, Kamis (9/4).

Baca juga: Mulai Besok, Selandia Baru Wajibkan Karantina

DKI Jakarta mulai menerapkan PSBB pada Jumat (10/4) mulai pukul 00.00 WIB. Sejumlah daerah sudah bersiap dan sedang mengajukan permohonan untuk menerapkan hal yang sama.

Seperti, Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mempersiapkan Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Kota Depok untuk menerapkan PSBB.

Baca juga: Go-jek Masih Bahas Operasional dengan Pemerintah

Untuk mengantisipasi dampak pelaksanaan PSBB, Kementerian Keuangan juga sudah memberikan tambahan alokasi Rp110 triliun untuk program bantuan sosial. Kelompok sasaran penerimanya direncanakan melalui sejumlah program, antara lain lewat Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta penerima, program bantuan sembako yang akan diberikan selama 9 bulan kepada 20 juta penerima, serta Bansos tambahan untuk Jabodetabek sebanyak 4,1 juta penerima.

Pemerintah, lanjut Rerie, perlu segera merealisasikan program bantuan sosial di sejumlah daerah terdampak covid-19 dengan sistem pendistribusian yang tepat sasaran, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Penerapan PSBB di daerah, imbuhnya, mutlak memerlukan ketegasan dan skenario yang efektif untuk mengantispasi tren peningkatan penyebaran covid-19 dan potensi arus pemudik menjelang Ramadan dan Lebaran.

"Penegakan hukum dalam pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah harus terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," tegas dia.

Di samping itu, kata Rerie, pemda wajib meningkatkan efektivitas physical distancing di wilayah masing-msaing untuk menekan secara masif potensi penyebaran covid-19 yang saat ini diprediksi memasuki fase peningkatan penyebaran yang signifikan. (X-15)

Baca Juga

MI/ANDRI WIDIYANTO

Presiden Minta Disiplin Sosial Protokol Kesehatan Diperketat

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 27 Mei 2020, 09:25 WIB
Protokol kesehatan akan diberlakukan di semua sektor aktivitas mulai dari pemerintahan, perekonomian hingga keseharian...
Tangkapan layar Youtube Deddy Corbuzier

Soal Siti Fadilah, DitjenPas dan Rutan Pondok Bambu Disebut Lalai

👤Anggitondi Martaon 🕔Rabu 27 Mei 2020, 09:04 WIB
"Tentunya, jika pihak Ditjen Pemasyarakatan mengikuti protokoler pendampingan berobat warga binaan secara ketat, wawancara ini tidak...
MI/Gino F Hadi

Remisi Gayus Tambunan Dinilai Langgar Aturan

👤Emir Chairullah 🕔Rabu 27 Mei 2020, 08:30 WIB
Salah satu ketentuan penerima remisi harus menjadi justice collaborator...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya