Kamis 09 April 2020, 15:04 WIB

DPR Gerak Cepat Awasi Pemerintah Bantu Masyarakat Lawan Covid-19

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
DPR Gerak Cepat Awasi Pemerintah Bantu Masyarakat Lawan Covid-19

DOK DPR RI
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar

 

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa saat ini DPR RI telah membentuk Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dikatakannya, tim yang anggotanya berasal dari seluruh fraksi dan komisi ini diketuai oleh Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar. 

“Tim dibentuk untuk memastikan bahwa pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah dari aspek regulasi, kelembagaan, dan mitigasi bencana dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran,” ucap Muhaimin dalam keterangan persnya, Kamis (9/4/2020).

''Tim Pengawas Covid-19 akan fokus pada pengawasan terhadap tugas pemerintah dalam menyiapkan masyarakat agar tangguh menghadapi Covid-19,'' tambahnya. Di samping itu juga untuk mengawasi agar ketersediaan logistik seperti masker, alat pelindung diri (APD) dan obat-obat terdistribusi dengan baik. 

“Dalam situasi kedaruratan, tim akan melakukan pengawasan penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 agar cepat dan efektif memenuhi kebutuhan emergency,” tuturnya.

Muhaimin menegaskan, tim tersebut akan segera melakukan rapat dengan Gugus Tugas Covid-19 dan jajarannya, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sudah tepat dan terkoordinasikan antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Tim juga akan mengadakan pertemuan dengan para gubernur dan bupati/wali kota yang daerahnya menjadi Zona Merah Covid-19.

Ia juga menyampaikan bahwa ada beberapa temuan awal yang perlu segera diatasi. Di antaranya yaitu mengenai koordinasi di antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan, untuk mesinkronkan berbagai data, rencana program/kegiatan dari K/L untuk menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan. Distribusi alat perlindungan diri (APD) untuk rumah sakit, khususnya rumah sakit swasta masih belum optimal, sehingga masih banyak rumah sakit yang belum mendapat APD yang standard.

“Selain itu juga terkait antisipasi terhadap lambannya proses pencairan dana, karena menggunakan sistem dan prosedur yang normal, sehingga menghambat proses penanganan Covid-19. Dan perlu adanya antisipasi terhadap dampak sosial pandemi Covid-19 seperti banyak masyarakat yang mengalami penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan, dan potensi munculnya tindak kriminalitas, dan dampak-dampak lainnya,” pungkasnya. (RO/OL-10)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo

Putusan PTUN Soal Internet Papua, Ade: Ada Pemasok Info Salah

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 04 Juni 2020, 09:40 WIB
Saya duga ada pihak-pihak yang dengan sengaja berusaha menyesatkan...
MI/Pius Erlangga

Hakim Beri Waktu Sepekan Pemohon Susun Eksepsi Kasus Jiwasraya

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 04 Juni 2020, 06:30 WIB
Ketua Majelis Hakim Rosmina menyatakan pihaknya hanya memberi waktu sepekan kepada penasehat hukum terdakwa kasus Jiwasraya untuk...
MI/MOHAMAD IRFAN

Baleg Matangkan Insentif UMKM di RUU Cipta Kerja

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Kamis 04 Juni 2020, 06:20 WIB
BADAN Legislasi (Baleg) DPR melanjutkan pembahasan RUU Cipta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya