Kamis 09 April 2020, 10:32 WIB

Komite I DPD RI Desak Dana Desa Segera Dicairkan

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Komite I DPD RI Desak Dana Desa Segera Dicairkan

MI/DJOKO SARDJONO
Cegah covid-19, pengadaan bilik sterilisasi di Klaten, Jawa Tengah bisa pakai dana desa,.

 

PIMPINAN Komite I DPD RI, Fachrul Razi, mempertanyakan sikap pemerintah pusat yang hingga saat ini masih ambigu dalam mengambil sikap terkait pencairan dana desa.

“Jika dana desa tidak cair segera, sebaiknya Menteri Desa diganti saja, Pak Menteri jangan kebanyakan selfie dan pencitraan di media,” ujar Fachrul Razi, Kamis, (9/4).

“Kita bisa gunakan baik pencegahan maupun penanganan pandemi bahkan untuk logistik, bantuan sosial dan bantuan mendesak lainnya, ini jelas Pemerintah kurang masif dan cepat,” jelasnya.

Fachrul Razi mengatakan, dalam keadaan pencegahan covid-19, desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam melakukan pencegahan. Negara harus hadir di desa dalam menyelamatkan rakyatnya.

“Rakyat di desa-desa menjerit karena mereka membutuhkan bantuan sembako. Sementara dana desa yang seharusnya dapat digunakan, tidak dicairkan oleh pemerintah hingga saat ini,” ungkapnya.

Baca juga: Boleh Gunakan Dana Desa untuk Covid-19 tapi Jangan 100%

Dana desa dibutuhkan untuk direalokasi penggunaannya guna penanganan dan pencegahan covid–19 serta Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai upaya memperkuat daya beli. Menurut Fachrul Razi, tersendatnya penyaluran dana desa tahap pertama pada April 2020 ini sangat berbahaya karena kita berada dalam bencana.

Ia mengatakan bahwa sejak awal sudah mengingatkan bahwa berkaitan dana desa, pemerintah mestinya berikan hak desentralisasi desa dalam mengelolanya. Jangan terlalu diikat dengan aturan-aturan yang menyebabkan dana desa akhirnya terlambat.

Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati untuk mengatur hal-hal yang sama, tetapi dengan pertimbangan kebijakan di daerah semakin menghambat dana desa.

Fachrul Razi meminta Mendagri lebih tegas terhadap Kepala Daerah. Jika perlu tahan dana transfer ke daerah jika Bupati dan Walikota terlibat dalam penghambatan dana desa.

"Kepala daerah yang belum menetapkan peraturan bupati atau peraturan walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, silahkan Pak Menteri kasih hukuman administrasi hingga hukuman yang berat. Kelalaian lebih berbahaya dalam keadaan darurat seperti ini,” pintanya. (A-2)

Baca Juga

MI/ BARY FATHAHILAH

Yudi Latif: Negara Berketahanan Budaya Mampu Atasi Pandemi

👤Antara 🕔Rabu 08 Juli 2020, 06:37 WIB
Pandemi covid-19 harus dijadikan pelajaran yang cukup berharga untuk memperkuat identitas nasional secara kolektif karena di balik musibah...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Penerimaan CPNS Tahun ini Ditiadakan

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 08 Juli 2020, 05:50 WIB
Ketiadaan penerimaan CPNS 2020 itu juga berlaku untuk sekolah kedinasan, terkecuali sekolah khusus Badan Intelijen Negara...
MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Digitalisasi TV Misi Besar Pemerintah

👤Media Indonesia 🕔Rabu 08 Juli 2020, 05:45 WIB
Digitalisasi sektor penyiaran ini merupakan keniscayaan yang menjadi bagian dari misi besar...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya