Rabu 08 April 2020, 13:44 WIB

Dikritik, Kapolri: Penegakan Hukum tidak Bisa Puaskan Semua Orang

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Dikritik, Kapolri: Penegakan Hukum tidak Bisa Puaskan Semua Orang

MI/SUSANTO
Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz dalam telekonferensi, beberapa waktu lalu

 

KAPOLRI Jenderal Polisi Idham Azis mengklaim bahwa seluruh penegakan hukum memang tidak akan bisa memuaskan semua orang. Hal itu mengacu pada banjirnya kritik terhadap surat telegram yang dikeluarkan Kapolri tentang upaya penegakan hukum untuk mencegah penyebaran wabah virus korona (covid-19).

Salah satunya Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 mengenai penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara. Surat telegram itu banyak mendapat kritikan dari sejumlah kalangan.

"Kalau ada yang tidak setuju ada mekanisme tersendiri yang bisa ditempuh yaitu mekanisme praperadilan," ujar Idham, di Jakarta, Rabu (8/4).

"Pro-kontra itu hal yang biasa. Para tersangka juga punya hak untuk mengajukan praperadilan," tambahnya.

Idham sendiri sengaja mengeluarkan telegram-telegram untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran korona. Khususnya dalam pelaksanaan tugas kepolisian di bidang penegakan hukum yang diemban fungsi reserse kriminal dan jajarannya.

Telegram pertama yang diterbitkan yaitu Nomor 1098 tentang penanganan kejahatan yang potensial terjadi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kedua, telegram Nomor 1099 tentang penanganan kejahatan dalam ketersediaan bahan pokok.

Yang Ketiga telegram Nomor 1100 tentang penanganan kejahatan terkait situasi dan opini di ruang siber.

Lalu, keempat telegram Nomor 1101 tentang penanganan kejahatan yang potensial terjadi dalam masa penerapan PSBB. Serta yang kelima, telegram Nomor 1102 tentang penumpang yang baru tiba atau TKI dari negara yang endemis atau negara yang terjangkit korona.

Baca juga: Korlantas Polri Pastikan tidak Ada Larangan Ojol Angkut Penumpang

Menurut Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra, penegakan hukum yang dilakukan Polri selama penyebaran covid-19 merupakan sebuah pilihan terakhir atau ultimum remedium.

"Di mana Polri tetap mengedepankan upaya preventif dan preemtif," ujarnya.

Asep melanjutkan, bila masyarakat tetap membandel meskipun telah dilakukan upaya preventif dan preemtif, upaya penegakan hukum pun diambil dengan maksud memberikan kepastian hukum bagi pelanggar.

"Misalnya dalam penanganan kasus hoax, Polri terus memberikan edukasi dan melakukan patroli siber secara konsisten," tuturnya.

Di saat upaya preventif dan preemtif tak efektif dalam penanganannya, tindakan tegas berupa penegakan hukum pun dilakukan kepolisian.

Asep menilai telegram dari Kapolri merupakan panduan bagi penyidik dalam melakukan upaya-upaya penegakan hukum. (A-2)

Baca Juga

MI/ANDRI WIDIYANTO

Presiden Minta Disiplin Sosial Protokol Kesehatan Diperketat

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 27 Mei 2020, 09:25 WIB
Protokol kesehatan akan diberlakukan di semua sektor aktivitas mulai dari pemerintahan, perekonomian hingga keseharian...
Tangkapan layar Youtube Deddy Corbuzier

Soal Siti Fadilah, DitjenPas dan Rutan Pondok Bambu Disebut Lalai

👤Anggitondi Martaon 🕔Rabu 27 Mei 2020, 09:04 WIB
"Tentunya, jika pihak Ditjen Pemasyarakatan mengikuti protokoler pendampingan berobat warga binaan secara ketat, wawancara ini tidak...
MI/Gino F Hadi

Remisi Gayus Tambunan Dinilai Langgar Aturan

👤Emir Chairullah 🕔Rabu 27 Mei 2020, 08:30 WIB
Salah satu ketentuan penerima remisi harus menjadi justice collaborator...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya