Selasa 07 April 2020, 15:47 WIB

AJI-LBH Pers Sebut TR Kapolri Bisa Berangus Kebebasan Berekspresi

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
AJI-LBH Pers Sebut TR Kapolri Bisa Berangus Kebebasan Berekspresi

Dok.MI
Ilustrasi

 

LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mendesak Polri untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan hukum di kala mewabahnya korona (covid-19).

Markas Besar Kepolisian RI sebelumnya mengeluarkan Surat Telegram Polri No: ST/1100/IV/HUK.71./2020 yang ditujukan kepada Kabareskrim dan setiap Kapolda sebagai bentuk pedoman menangani tindak pidana pada ranah siber selama masa pandemi covid - 19.

Beberapa tindakan kejahatan yang menjadi fokus pada surat telegram tersebut adalah terkait penyebaran berita bohong/hoax dan penghinaan kepada Presiden/Pejabat Pemerintah mengenai situasi covid - 19.

Tak hanya itu, Kapolri juga meminta jajarannya untuk melaksanakan patroli siber dan melakukan penegakan hukum secara tegas apabila ditemukan aktivitas penyebaran berita bohong dan penghinaan tersebut.

Pihak AJI dan LBH Pers sangat menyayangkan terbitnya instruksi Kapolri dengan menggunakan pasal-pasal bermasalah yang dapat memberangus kebebasan berekspresi dan kritik terhadap penguasa.

"Surat Telegram tersebut menegaskan sikap anti-kritik yang mengarah pada otoritarianisme negara dalam merespon keluhan dan keresahan publik di tengah carut-marut penanganan covid-19 oleh pemerintah," ujar

Pengacara Publik LBH Pers, Rizki Yudha, Selasa (7/4).

Rizki pun menilai penyebaran berita bohong dalam surat telegram yang merujuk pada pasal 14 dan pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana sangatlah tidak tepat.

Hal tersebut dikarenakan tidak jelasnya ukuran dan definisi dari berita bohong dalam ketentuan kedua pasal tersebut.

Kesalahan penerapan pasal menurutnya bisa berpotensi menggerus hak untuk mengemukakan pendapat dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin oleh pasal 28 F UUD 1945.

Selanjutnya, ketentuan tindak pidana penghinaan kepada Presiden serta Pejabat Publik dalam surat telegram disebut Wahyu berpotensi disalahgunakan.

Pasal 207 KUHP yang digunakan dinilai dapat membelenggu kebebasan menyampaikan pendapat dalam bentuk kritik terhadap Pemerintah.

"Hal tersebut tentunya menjadi sebuah ancaman kepada setiap orang yang menyampaikan pernyataan kritis mengenai penanggulangan Covid - 19 oleh Pemerintah," ujar Wahyu.

Maka, LBH Pers serta AJI mendesak Polri untuk meninjau ulang terkait instruksi patroli siber dan penegakan hukum terkait opini yang dianggap berita bohong dan berita dengan muatan penghinaan terhadap Presiden.

"Kami juga mendesak agar pihak Polri membatalkan instruksi patroli siber dan penegakan hukum terkait opini yang dianggap berita bohong dan berita dengan muatan penghinaan terhadap Presiden ," tuturnya.

Wahyu menyarankan agar polisi tetap bekerja secara profesiobal dalam melakukan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum tanpa terpengaruh politik.

"Polisi juga harus mengedepankan prinsip- prinsip Hak Asasi Manusia dan Due Process of Law dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pada masa pandemi korona," ungkapnya. (OL-4)

Baca Juga

Antara

Kemenhan Tunggu Hasil Investigasi Jatuhnya Heli MI-17

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 07 Juni 2020, 17:19 WIB
Kementerian Pertahanan menyerahkan proses investigasi helikopter MI-17 yang jatuh di Kendal, Jawa Tengah, kepada Markas Besar (Mabes) TNI...
AFP

Lestari: Tidak Ada Ruang Tumbuh Rasialisme di NKRI

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 07 Juni 2020, 16:59 WIB
Menurut Rerie, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak pernah sedikit pun dipandang dari sisi ras, suku dan...
MI/SUSANTO

Dua Kali Jatuh, DPR Minta Intensifkan Investigasi Heli MI-17

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 07 Juni 2020, 13:45 WIB
Pesawat angkut buatan Rusia milik TNI AD serupa juga dua kali mengalami kejadian naas di Oksibil,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya