Selasa 07 April 2020, 09:34 WIB

DPR : Terlalu Banyak Aturan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
DPR : Terlalu Banyak Aturan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19

Istimewa/DPR
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah.

 

WAKIL Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan terlalu banyak aturan yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani Covid-19

"Aturan dari pusat sampai dengan daerah dan semua bersifat mengimbau saja sehingga tidak jelas sanksi hukumnya, terlihat labil dan bingungnya pemerintah dalam menghadapi Covid-19," kata Dimyati pada keterangannya persnya, Selasa (7/4).

Dimyati mengatakan jika pemerintah serba salah dalam mengambil keputusan sehingga tdk jelas sampe kapan Covid-19 berakhir dan tidak ada lagi korban jiwa rakyat indonesia. Ia juga mempertanyakan rencana strategis apa yg akan dilakukan pemerintah secara masif dan cepat perang melawan Covid-19.

"Impact Covid-19 terhadap masa depan anak-anak, ilmu pengetahuan, SDM, termasuk impact-nya terhadap perekonomian bangsa indonesia dan dunia usaha yangg saat ini kesulitan karena kantor tutup, pabrik tutup, perbankan siaga satu serta mengakibatkan kebutuhan hidup dan kebutuhan pokok masyarakat yang sulit," jelas Dimyati.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pandemi Covid-19 juga telah memicu banyaknya pengangguran yang akhirnya akan banyak masyarakat yang depresi dan ujungnya stres dan sakit.

"Di sinilah perlunya keputusan presiden sebagai kepala negara yang berani, cepat dan tepat mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara serta schedule-nya jelas sehingga ada waktu finish atau goals-nya, apa yang akan, sedang dan sudah dikerjakan," tutur Dimyati.

Dimyati juga meminta dalam peraturan menanganai Covid-19, jangan semua institusi mengeluarkan aturan mengatur, sehingga sangat membingungkan masyarakat dan para pemangku kepentingan termasuk aparatur di bawahnya.

"Sebaiknya terkait hal tersebut agar peraturannya cukup dengan peraturan presiden saja yang penting lengkap dan mudah dibaca dan dilaksanakan oleh aparaturnya dan masyarakat indonesia, dan di dalamnya agar ada sanksinya sehingga tugas penegak hukum ada payung dan panduannya dan di dalamnya untuk masyarakat ada solusinya serta kompensasinya untuk bangsa dan negara," jelasnya.

Menurut Dimyati, institusi kementrian dan lembaga negara serta gugus tugas yang dibentuk sebaiknya pengaturannya bersifat ke dalam mengaturnya jangan seperti sekarang membingungkan yang mana menjadi panduan. 

Dalam perpres tersebut di atas, kamta Dimyati, semua institusi pemerintah terlibat di dalamnya dan para stakeholder dan masyarakat ikut bela negara dalam berperang melawan musuh bersama yakni quite dangerous/ the silent enemy (Covid-19).

"Presiden jangan gusar kami siap membantu melawan musuh bangsa dan negara tercinta ini, semoga musibah dan penyakit masyarakat cepat berlalu selesai dan tuntas dengan langkah-langkah yang terencana terstruktur sistematis dan masif," tutup Dimyati. (OL-09)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Komisi VII

👤Putra Ananda 🕔Jumat 03 Juli 2020, 20:32 WIB
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan pimpinan DPR akan meminta klarifikasi kepada Komisi VII. Klarifikasi tersebut dilakukan...
Mabes AD

KSAD Dukung Program Bela Negara untuk Milenial

👤Ant 🕔Jumat 03 Juli 2020, 20:22 WIB
Program bela negara ini dikemas dengan memanfaatkan media digital dan melalui ide-ide kreatif dalam...
ANTARA FOTO/Galih Pradipta

MKD Tunggu Laporan Terkait Pengusiran Dirut Inalum

👤Putra Ananda 🕔Jumat 03 Juli 2020, 20:14 WIB
Setelah menerima laporan, maka MKD akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada anggota dewan yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya