Selasa 07 April 2020, 03:45 WIB

Anggaran Korona Jangan Dikorupsi

Denny Susanto | Nusantara
Anggaran Korona Jangan Dikorupsi

MI/Denny Susanto
Anggaran penanganan Korona

 

PEMANFAATAN anggaran tanggap darurat penanganan pandemi covid-19 atau virus korona jangan sampai dikorupsi dana ters dan penggunaannya harus efektif. Oleh karena itu, penggunaanebut harus bisa dipertanggungjawabkan. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor saat melepas 230 petugas penyemprot disinfektan. Untuk
menangani pandemi itu, Pemerintah Provinsi Kalsel menganggarkan dana sebesar Rp56 miliar. Sebelumnya ia juga menginstruksikan seluruh
bupati dan wali kota di Kalsel untuk mengalokasikan anggaran khusus guna memerangi covid-19.

“Pemprov Kalsel akan mengerahkan semua sumber daya yang ada dengan anggaran bisa dibilang tidak terbatas. Semua instansi pemerintah
dan swasta dilibatkan. Namun, penggunaan dana penanganan virus korona ini harus bisa dipertanggungjawabkan dan jangan sampai
dikorupsi,” tegas Sahbirin di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, kemarin. 

Gubernur mengatakan kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan  korona merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat Kalsel dari pandemi  itu. Apalagi, saat ini banyak warga Kalsel yang terjangkit virus korona hingga meninggal dunia.

Oleh karena itu, Gubernur Sabirin juga semua pihak saling membantu dan bergotong royong sekaligus mematuhi protokol kesehatan, termasuk tetap berada di rumah. Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Hanif Faisol Nurofiq mengatakan 230 petugas penyemprot disinfektan itu merupakan tambahan dari aksi sterilisasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Pemprov Jawa Timur bahkan menyiapkan anggaran Rp2,3 trilun untuk penanganan covid-19. Sebagian anggaran dialokasikan untuk menyediakan kebutuhan pokok masyarakat miskin yang terdampak pandemi.

“Anggaran sebesar itu dipergunakan mulai untuk promotif dan preventif, kuratif, tracking, hingga penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah covid-19,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya.

Gubernur menjelaskan anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk bantalan sosial demi mengatasi dampak sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19. Mereka akan diberi bantuan berupa sembako dan uang tunai, khususnya masyarakat yang berada di
kepulauan. 


Perjalanan dinas 

Sementara itu, DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengalihkan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp5 miliar untuk anggaran penanganan covid-19.

Untuk penanganan covid-19, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyiapkan anggaran Rp100 miliar yang merupakan realokasi sejumlah mata anggaran yang bersumber dari APBD 2020. Pelaksana Tugas Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan angka tersebut berasal dari efisiensi berbagai kegiatan, antara lain perjalanan dinas dan rapat perangkat daerah senilai Rp10,2 miliar, perjalanan dinas DPRD Rp2 miliar, dan efisiensi proyekproyek fisik Rp30,5 miliar.

Daerah lain yang terus berupaya menangani wabah virus korona sekaligus menyiapkan angaran ialah Kabupaten Flores Timur, Nusa
Tenggara Timur. Flores Timur menyiapkan dana Rp14 miliar untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengamanan sosial hingga Oktober mendatang. (FL/MG/BB/RS/FB/N-1)

Baca Juga

Antara

Awasi PSDD, Anggota Polisi di Jayapura Ditabrak Pemabuk

👤Henri Siagian 🕔Selasa 02 Juni 2020, 16:16 WIB
Saat itu, korban Bripda Tri Indra Pamungkas, 19, sedang mengawasi PSDD di perempatan Dok...
MI/Lilik Dharmawan

Purbalingga belum akan Terapkan New Normal

👤Lilik Dharmawan 🕔Selasa 02 Juni 2020, 15:30 WIB
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan sampai sekarang kasus positif covid-19 di Purbalingga masih...
dok.medcom

Banjarmasin Urung Terapkan New Normal Covid-19

👤Denny S 🕔Selasa 02 Juni 2020, 15:25 WIB
TERUS bertambahnya angka penderita virus korona (Covid-19) membuat Pemerintah Kota Banjarmasin mengurungkan penerapan kebijakan new...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya