Minggu 05 April 2020, 20:24 WIB

Polri Terbitkan Aturan Khusus Soal Hoaks dan Penghinaan Presiden

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Polri Terbitkan Aturan Khusus Soal Hoaks dan Penghinaan Presiden

Antara
Ilustrasj

 

KABARESKRIM Komjen Listyo Sigit Prabowo menandatangi Surat Telegram ST/1100/IV/HUK.7.1./2020, Sabtu (4/4). Surat tersebut berisi penanganan dan pedoman pelaksanaan tugas kepolisian yang berikatan dengan kejahatan di dunia siber selama pandemi virus korona (covid-19).

Beberapa tindak kejahatan yang menjadi fokus ialah ialah penghinaan kepada penguasa dalam hal ini presiden dan pejabat pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 207 KUHP.

Pasal tersebut berbunyi, "Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"

Selain itu, Polri juga akan fokus pada penyebaran berita bohong (hoaks) terkait covid-19 dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran pandemi tersebut.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 14 dan atau 15 Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam Pasal 14, setiap orang yang menyiarkan berita bohong dapat dipidana penjara 10 tahun. Sementara dalam Pasal 15, penyebar berita yang tidak pasti atau berlebihan atau tidak lengkap dapat dipidana penjara dua tahun.

Kejahatan lain yang disebut dalam surat itu yakni praktik penipuan penjualan daring alat kesehatan seperti masker, alat pelindung diri (APD), antiseptik, obat-obatan, dan disinfektan. Pasal yang dapat dijerat kepada pelaku adalah Pasal 45A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE.

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)," tulis pasal tersebut.

Terkahir, kejahatan terhadap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan seperti yang termaktub dalam Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Para pelanggar dapat dipindana penjara paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta.

Listyo berharap masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk kegiatan yang posifit. Lebih lanjut, ia mendorong agar media sosial digunakan untuk kepentingan informatif dalam rangka pencegahan covid-19.

"Jangan digunakan untuk bikin hoaks yang membuat masyarakat menjadi bingung dan resah, gunakan untuk hal yang bersifat informatif dan positif sehingga masyarakat selalu waspada dan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap virus korona," kata Listyo.

Ia menyebut pihak kepolisian akan menindak tegas setiap orang yang memanfaatkan pandemi covid-19 untuk menyebarkan berita bohong dan provokatif.

"Saatnya kita bersama-sama memerangi virus covid-19, jangan sebaliknya, informasi sesat dan bikin onar di medsos akan kita proses tegas," pungkas mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu. (OL-8).

 

 

 

 

 

Baca Juga

Ilustrasi

Polri Tangkap Anggota KKB Penembak Warga Sipil di Papua

👤Yakub Prtyatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 02 Juni 2020, 16:11 WIB
Anggota KKB itu menembak satu warga sipil di Jalan Trans Papua Magataga, perbatasan Kabupaten Intan Jaya dan...
Antara

Perpanjangan SIM Dibuka, Polri Beri Dispensasi

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 02 Juni 2020, 16:09 WIB
“Bahwa Polda dan Polres, mulai hari ini telah membuka kembali pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM,” tutur Kadiv Humas...
MI/Susanto

@lbp_real Ditangguhkan, Luhut: Saya tidak Punya Akun Twitter

👤Henri Siagian 🕔Selasa 02 Juni 2020, 16:05 WIB
Akun Instagram Luhut telah memiliki 31 ribu pengikut dan sudah mendapatkan verifikasi dan bertanda centang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya