Minggu 05 April 2020, 14:50 WIB

Pemerintah belum Akomodatif Soal Usul Karantina

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Pemerintah belum Akomodatif Soal Usul Karantina

DOK DPR RI
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.

 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai, setelah relatif telat mengantisipasi sebaran virus korona (Covid-19), Pemerintah juga belum akomodatif menyambut desakan publik untuk melakukan karantina wilayah (lockdown). Pemerintah tetap kukuh pada kebijakan social dan physical distancing. Padahal, virus korona terus menelan korban setiap hari. Bahkan hingga saat ini, kasus positif Corona mencapai 2.000 kasus.

"Harus diakui kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona relatif terlambat. Contohnya, ketika ditemukan dua pasien positif awal Maret, antisipasi mestinya sudah dilakukan. Apalagi, pemerintah sejak awal mengklaim siap menghadapi virus corona. Pemerintah juga tidak mengindahkan desakan publik untuk segera menjalankan UU Nomor 6 Tahun 2018," papar Heri via Whatsapp, Sabtu (4/4/2020).

Dalam UU tentang Kekarantinaan Kesehatan itu, sambung politisi Partai Gerindra ini, sudah diatur masalah karantina wilayah. Pemerintah malah kukuh dengan pembatasan sosial yang belakangan ditingkatkan menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masalahnya, menurut Heri lagi, kebijakan itu akan diikuti dengan penetapan darurat sipil walaupun akhirnya tidak jadi diberlakukan setelah banyak pihak mengkritik rencana itu.

Sementara sekarang sudah banyak masyarakat yang terlanjur pulang kampung tanpa menghiraukan anjuran pemerintah. Kekhawatiran tentu muncul, karena para pemudik bisa membawa potensi virus ke kampungnya masing-masing. "Yang bisa dilakukan adalah mendorong pemerintah daerah sampai ke tingkat desa, kelurahan, bahkan RT, untuk memberlakukan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan pemerintah, yaitu melalukan karantina mandiri. Jangan berinteraksi dulu dengan lingkungan," seru Heri.

Di tengah wabah Corona saat ini, ekonomi desa ikut lesu. Merealokasi Dana Desa memang jadi keniscayaan. Selain untuk menangani wabah Corona di desa, juga bisa dimanfaatkan untuk menggeliatkan perekonomian desa. Bagi desa yang menjadi sentra produksi pangan, tentu perlu modal lebih untuk meningkatkan produksinya.

"Apalagi, banyak desa menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Di saat masa tanggap darurat Covid-19, peran desa-desa ini harus ditingkatkan untuk bisa tetap produktif. Saya rasa, peran Kementerian Desa untuk menggerakkan potensi desa secara nyata sangat diperlukan," tutup legislator dapil Jawa Barat IV itu. (RO/OL-10)

Baca Juga

Antara/Irwansyah Putra

Kemendagri Terbitkan Pedoman New Normal untuk ASN

👤Hilda Julaika 🕔Jumat 29 Mei 2020, 23:38 WIB
Untuk menerapkan pedoman itu diperlukan persyaratan tertentu. Apabila syarat-syarat penting ini sudah dipenuhi baru bisa...
Antara/Yudhi Mahatma

KPK Ajak Publik Awasi Bansos Pandemi Covid-19

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 29 Mei 2020, 23:28 WIB
Keluhan atau laporan yang masuk ke JAGA Bansos, akan diterima KPK, kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah...
ANTARA

Eks Napiter Berperan Penting Ciptakan Perdamaian

👤Antara 🕔Jumat 29 Mei 2020, 19:10 WIB
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengatakan para mantan narapidana kasus terorisme...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya