Sabtu 04 April 2020, 07:10 WIB

Ancaman Resesi akibat Pandemi

Galih Prasetyo Vice President Youth on Organization of Islamic Cooperation (Pemuda OKI Indonesia) yang terafiliasi ICYF, Turki, dan Penulis buku Indonesia dalam Cengkeraman Liberalisme (2015) | Opini
Ancaman Resesi akibat Pandemi

Dok. MI
Ilustrasi Virus Korona

COVID-19 belum reda. Jumlah kasus terus bertambah di Tanah Air. Dua hal dampaknya, memukul kesehatan masyarakat dan mengancam perekonomian ke dalam jurang resesi, termasuk berpotensi menimpa Indonesia sebagaimana disebutkan Direktur IMF Kristalina Georgieva: "Kita memasuki resesi yang akan lebih buruk," (mediaindonesia. com, 28/3/2020).

Ekonomi global pun menyusut. Dua poin lebih rendah dalam 12 bulan, sekitar 1%. Indeks S&P 500 turun 8%. Per 27 Februari 2020, pasar saham merosot 8% di AS, 7,4% di Eropa, dan 6,2% di Asia selama tujuh hari terakhir (The Economist, 29/2/2020).

Buku bertajuk Economics in the Time of Covid-19 (2020) agaknya layak disimak. Dalam bagian 'The economic impact of Covid-19', ditulis oleh Warwick McKibbin dan Roshen Fernando, mengejutkan: pandemi membuat PDB babak belur.

Menurut perhitungan mereka, RI dalam skenario 4 hingga 6 (S04, S05, S06) akan terpukul di angka -1.3, -2.8, dan -4.7 (hlm.45-50). Artinya, ada potensi pertumbuhan ekonomi RI anjlok 1,3% menjadi 3,7%, jauh dari target pertumbuhan pada 2020, yakni sebesar 5,4%.

Alasannya, morbidity (orang tidak dapat bekerja) dan produksi terhambat. Apa yang bisa dilakukan pengrajin sepatu jika ia jatuh sakit? Mengingat dunia saling terintegrasi, dalam perdagangan dikenal istilah global supply chain.

Tiongkok lockdown. Ekspor-impor RI turun 1,88% dan 4,40%. Sekitar 29% ekspor (sawit dan batu bara) dialamatkan ke negeri tirai bambu itu. Sudah tentu, pasokan logistik dan bahan baku indusri akan tersendat. Imbasnya, jika ekspor-impor terganggu, pengusaha berpikir ulang menyuntikkan tambahan modal sebab produksi selalu mengikuti ritme permintaan. Maka itu, kelangkaan barang mungkin saja terjadi, disusul lonjakan harga. Berlarut-larutnya penanganan virus korona diperkirakan membuat ekonomi kita semakin remuk. Sebelum wabah itu menyebar, pertumbuhan pada kuartal IV 2019 hanya berada di angka 4,97%. Apa yang mesti diperbuat?

Menghentikan covid-19 tak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak terkendalinya lonjakan kasus, melumpuhkan negara. Tak lama setelah Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama pada 2 Maret 2020, sentimen pasar menangkapnya negatif. Rupiah sempat tersungkur di angka Rp16.835, dan IHSG turun 5,01% di level 4.895 yang memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara lantai bursa.

Pasar butuh kepastian. Anjuran social distancing atau work from home sebagai pembatasan mobilisasi bagi pengusaha berarti kehilangan keuntungan akibat macetnya produksi. PHK massal menghantui dan dana asing terancam terus terbang lantaran investor menilai bukan waktu yang tepat berbisnis di sini.

Itu sebabnya intervensi pasar finansial oleh BI boleh jadi terasa serbasalah. Demi menahan melemahnya rupiah, BI sempat mengucurkan dana segar senilai Rp192 triliun untuk membeli surat berharga negara (SBN) atau saham yang dilepas investor, padahal menguras devisa.

Apa boleh buat. Meskipun bertahan sejenak, langkah itu ibarat haus minum air laut. Dahaga tak kunjung terobati. Agaknya kebijakan moneter perlu dibarengi penguatan sektor fiskal dan terobosan sektor riil. Industri manufaktur selama ini kurang optimal sehingga kebijakan moneter kurang menggigit. Selain masih mengandalkan pemasukan dari sektor jasa, aktivitas impor kita di berbagai hal masih sangat tinggi.

Tersiar kabar menggembirakan dari pemerintah. Paket stimulus telah disiapkan. Efektivitasnya belum diketahui. Sekitar Rp4,5 triliun untuk penerima kartu sembako dan bagi pekerja yang kehilangan penghasilan dialokasikan Rp10 triliun. Sekadar bertahan hidup jelas sangat membantu sebagai bekal mendekam di rumah. Sambil menjaga daya beli masyarakat. Betapa tidak. Selama ini, konsumsi rumah tangga per Mei 2019 menyumbangkan sekitar 56,82% terhadap PDB.

Selanjutnya, anjuran social distancing tentu memukul masyarakat kelas bawah yang tergantung dari upah harian. Ojek online, misalnya, mungkin masih menanggung cicilan kredit motor. Secara bersamaan, penumpang sepi. Penghasilan berkurang dan kehidupan semakin sulit. Presiden berjanji bakal menangguhkan cicilan selama satu tahun bagi ojek online.

Stimulus fiskal juga menyasar perusahaan dalam bentuk penangguhan pembayaran pajak penghasilan (PPh) selama 6 bulan ke depan. Upaya itu beralasan sebagai insentif lesunya industri.

Di tengah stagnannya hiruk-pikuk transaksi perdagangan dunia, cash transfer seperti bantuan langsung tunai (BLT) diharapkan mampu memelihara daya beli. Insentif bagi UMKM barangkali patut dicoba sebagai alternatif mengganti pasokan barang yang selama ini tergantung dari negara lain. Melebarnya defi sit APBN menjadi lain soal, asalkan tidak lebih dari 3% dari PDB sebagaimana amanat UU.

 

Harus optimistis

Kunci utamanya, mempercepat penyelesaian covid-19 jika hendak memulihkan pertumbuhan ekonomi. Namun, resep sementara rasanya kita perlu menempuh jalan Keynesian. Kebijakan pemerintah belanjakan uang, menurunkan pajak dan tingkat suku bunga boleh jadi dapat menyelamatkan negara dari jurang resesi.

Akan tetapi, perlu dipertimbangkan matang apabila BI menurunkan suku bunga apakah sanggup mendongkrak permintaan. Apa dampak memberikan uang kepada rakyat, tapi di saat yang sama, toko-toko tutup. Apa yang akan dibeli?. Pertanyaannya, masalah terletak pada sisi permintaan atau penawaran. Bukan berarti insentif tidak penting. Singkatnya, aneka intervensi dan stimulus memerlukan ketepatan skala, waktu, dan sasaran agar be kerja efektif.

Sementara itu, pemerintah tampak tarik-ulur menerapkan lockdown. Mungkin berangkat dari dugaan ekonomi akan makin terpukul jika pilihan itu diterapkan, ditambah lagi pemerintah terbebani dalam menjamin kebutuhan rakyat.

Masih basah dalam ingatan, kasus krisis 1998 memberi pelajaran berharga. Gejolak nilai tukar rupiah, keringnya likuiditas, dan macetnya sektor riil menyebabkan ekonomi kita tersungkur.

Negara mesti memberikan kepastian pada pasar dengan meyakinkan pemerintah serius dalam menanggulangi pandemi. Saat kepercayaan luntur, sebagaimana krisis 1998, modal asing berbuntut 'terbang' meninggalkan Tanah Air (capital outflow). Pertanda itu terasa dekat melihat kondisi IHSG yang rontok.

Akar dari guncangan ekonomi ialah krisis kepercayaan. Meskipun dibendung iming-iming tingkat suku bunga tinggi atas surat-surat berharga Indonesia, pasar lebih butuh kondusifitas.

Terlebih, ekonom Joseph E Stiglitz (2002, 2007) jauh hari mengingatkan bahwa dalam pasar sekuritas, misalnya, menyimpan ketidaksempurnaan. Dalam rupa-rupa modal jangka pendek tidak mendorong pertumbuhan, justru melahirkan ketidakstabilan (hlm 82).

Dengan demikian, di tengah wabah covid-19 yang belum menentu, diprediksi pertumbuhan terancam anjlok. Ringkasnya, apabila penanganan pandemi ini berlarut-larut, resesi mengancam bangsa ini. Namun, di tengah kondisi sesulit apa pun, kita harus optimistis, selalu ada jalan keluar.

Baca Juga

Ist

Mudik Virtual

👤Adi Prayitno, Dosen Politik Fisip UIN Jakarta, Direktur Eksekutif Parameter Politik 🕔Minggu 24 Mei 2020, 00:18 WIB
Bagi umat Islam, mudik sudah menjadi bagian ‘ritual tahunan’ yang inheren di bulan suci...
MI/Pius Erlangga

Jalesveva Jayamahe?

👤Anis Hidayah, Ketua Pusat Studi Migrasi, Migrant CARE 🕔Minggu 24 Mei 2020, 00:14 WIB
KONON nenek moyang kita adalah pelaut. Namun kisah-kisah tersebut paradok dengan nasib pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak...
Dok Yulianti Muthmainnah

Lima Kemenangan Idul Fitri bagi Perempuan

👤Yulianti Muthmainnah, Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan (PSIPP) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Maarif Institute Associate. 🕔Sabtu 23 Mei 2020, 21:57 WIB
Ujian sosial seperti larangan mudik. Serta ujian kehidupan seperti tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Padahal THR dan mudik...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya