Sabtu 04 April 2020, 07:15 WIB

Omnibus Law dan RKUHP tidak Mendesak

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Omnibus Law dan RKUHP tidak Mendesak

Medcom.id
Ilustrasi

 

DEWAN Perwakilan Rakyat telah memutuskan akan melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) krusial, antara lain RUU Cipta Kerja yang berskema omnibus law dan Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Keputusan itu disayangkan banyak pihak karena dianggap kurang sensitif terhadap status kedaruratan penanggulangan wabah covid-19. “Tidak terdapat alasan kemendesak an untuk melanjutkan pembahasan RUU bermasalah di tengah konsentrasi seluruh warga negara untuk menanggulangi pandemi covid-19,” ujar aktivis dari Gerakan Indonesia untuk Adil dan Demokratis, Jeirry Sumampow, di Jakarta, kemarin.

Hal senada disampaikan Koordinator Bidang Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Ia mengatakan terdapat 39 RUU prioritas yang merupakan usulan DPR.

Pada masa darurat seperti sekarang, menurut dia, pelaksanaan fungsi legislasi DPR bisa dilakukan dengan memastikan penyusunan naskah akademik dan naskah draf RUU Cipta Kerja yang menuai banyak kontroversi.

“Tahap penyusunan naskah akademik dan draf RUU tidak mesti dilakukan lewat kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Ini pun bisa dilakukan dari rumah masingmasing demi memastikan DPR bisa menjadi contoh dalam menjalankan imbauan pemerintah untuk menjaga jarak fisik dengan bekerja dari rumah,” papar Lucius.

Dalam menanggapi kritik masyarakat itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengingatkan bahwa dewan harus menjalankan tiga fungsi, yaitu anggaran, pengawasan, dan legislasi secara proporsional. Disampaikannya bahwa DPR akan mengundang perwakilan dari masyarakat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

“Perwakilan buruh, perwakilan pengusaha, maupun pakar,” ucapnya.

Namun, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tidak puas dengan komitmen DPR itu. KSPI mengancam akan mengerahkan 50 ribu buruh untuk berdemonstrasi di depan Gedung DPR, pertengahan April.

“Bahkan buruh tidak gentar dengan risiko tentang korona maupun adanya larangan mengumpulkan banyak orang,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam keterangan pers kemarin.

KSPI meminta agar RUU Cipta Kerja didrop dari prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. “Nanti setelah pandemi korona teratasi dan strategi pencegahan darurat PHK yang mengancam puluhan bahkan ratusan ribu buruh dapat dilakukan, baru kita semua bisa berpikir jernih untuk membahas RUU Cipta Kerja,” imbuh Said.

Pembahasan RKHUP

Di kesempatan berbeda, Fraksi Partai NasDem di DPR mengatakan tidak ingin penyelesaian RKUHP dilakukan dengan terburu-buru. RKUHP tidak memiliki urgensi di tengah upaya keras menanggulangi covid-19.

“RKUHP bisa ditunda dahulu pembahasannya menunggu wabah covid-19 ini reda agar memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan,” ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, dalam keterangannya, kemarin.

Taufik mengatakan sejak awal Fraksi NasDem menginginkan tetap ada pembahasan mendalam lagi untuk RKUHP. Fraksi NasDem
akan mendorong percepatan pembahasan RUU Pemasyarakatan terlebih dahulu karena kebutuhan penanggulangan covid-19. (Ind/P-2)

Baca Juga

Ilustrasi

Oknum Anggota DPRD Seruyan Tersangka Narkoba

👤Sri Utami 🕔Selasa 02 Juni 2020, 15:01 WIB
Oknum anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, M Erwin Toha alias Erwin ditangkap polisi diduga mengkonsumsi dan memiliki...
ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

DPR: Penangkapan Nurhadi Momentum Bereskan Mafia Peradilan

👤Putra Ananda 🕔Selasa 02 Juni 2020, 15:00 WIB
Jika KPK berhasil mengembangkan kasus Nurhadi ini maka ini akan membantu dunia peradilan kita untuk mendapatkan peningkatan...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

ICW Desak KPK Gunakan Pasal TPPU untuk Nurhadi

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 02 Juni 2020, 14:27 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengungkapkan terkait kasus tersebut, KPK harus mengembangkan lagi dengan delik dugaan pencucian...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya