Kamis 02 April 2020, 19:57 WIB

Beda dengan Jubir Presiden, Mensesneg Ajak Masyarakat tidak Mudik

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Beda dengan Jubir Presiden, Mensesneg Ajak Masyarakat tidak Mudik

Antara
Sejumlah pedagang warung kaki lima memilih untuk menutup dagangannya dan mudik ke kampung halaman.

 

MENTERI Sekretaris Negara Pratikno menyatakan pemerintah berupaya keras mengajak masyarakat untuk tidak melakukan mudik atau pulang kampung di tengah wabah covid-19. Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah meluasnya penyebaran korona.

"Yang benar pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik dan pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah. Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden tentang PSBB," kata Pratikno kepada wartawan, Kamis (2/4).

Baca juga: Jubir Covid-19 tidak Persoalkan Mudik, Asalkan tidak Dekat-Dekat

Pernyataan Pratikno tersebut meluruskan informasi yang dikeluarkan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. Beredar informasi di masyarakat seakan-akan pemerintah tidak mempersoalkan masyarakat untuk mudik di masa libur lebaran.

Menurut Pratikno, meski tidak membuat kebijakan pelarangan, pemerintah tetap meminta masyarakat untuk tidak pulang kampung. Pemerintah juga sudah menyiapkan bantuan sosial untuk membantu warga agar tidak mudik hingga wabah covid-19 surut.

Fadjroel Rachman sebelumnya menyatakan pemerintah tidak mengeluarkan larangan resmi bagi warga untuk mudik. Menurut Fadjroel, pemudik yang tetap pulang kampung wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan WHO yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing.

Baca juga:Kemenko Maritim dan Investasi Siapkan Panduan Mudik

"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan," ucap Fadjroel.

"Selain itu, pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus korona atau covid-19. Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur," tukas Fadjroel. (Dhk/A-3)

Baca Juga

Ilustrasi

Komite I DPD Tolak PIlkada Serentak 2020, Begini Pertimbangannya

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 02 Juni 2020, 23:48 WIB
Keselamatan rakyat harus jadi perttimbangan penyelenggaraa negara dalam menggelar hajat demokrasi yang melibatkan massa di tengah pandemi...
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

ICW Kritik Firli yang Absen Konferensi Pers Penangkapan Nurhadi

👤Antara 🕔Selasa 02 Juni 2020, 22:41 WIB
Berkaca ke belakang, kata dia, Ketua KPK pada periode sebelumnya seringkali hadir dalam konferensi pers yang terkait langsung dengan elit...
MI/Ramdani

Muhammadiyah Ingatkan Presiden Jokowi Perbaiki Komunikasi Politik

👤Nur Azizah 🕔Selasa 02 Juni 2020, 20:53 WIB
Menurut Muti, masukan itu karena pernyataan pembantu presiden yang kerap tidak...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya