Kamis 02 April 2020, 14:29 WIB

Wow, KPK Dakwa Eks Staf Hasto Sebagai Pemberi Suap Rp600 Juta

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
Wow, KPK Dakwa Eks Staf Hasto Sebagai Pemberi Suap Rp600 Juta

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Tersangka mantan Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Saeful Bahri (Rompi oranye)

 

WIRASWASTA sekaligus mantan Staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Saeful Bahri didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai SGD19 ribu dan SGD38,3 ribu atau setara Rp600 juta. Suap tersebut terkait permohonan penggantian paruh waktu (PAW) calon legislatif Harun Masiku.

"Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu Terdakwa telah memberi uang secara bertahap sejumlah SGD 19 ribu, dan SGD38,3 ribu yang seluruhnya setara Rp600 juta kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Wahyu Setiawan," kata JPU pada KPK saat membacakan surat dakwaan dalam sidang melalui video coference (2/4).

Jaksa mengungkapkam uang tersebut diterima Wahyu melalui Agustiani Tio Fridelina, orang kepercayannya, yang pernah menjadi anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Suap tersebut dimaksudkan agar Wahyu Setiawan mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Partai PDI Perjuangan (PDIP) dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 1 (Sumsel 1) kepada Harun Masiku. Perbuatan itu dinilai bertentangan dengan kewajiban Wahyu selaku anggota KPU periode tahun 2017-2022.

Baca juga: Tingkatkan Imunitas Warga Binaan Berjemur

Sebelumnya dalam sejumlah keterangan Saeful Bahri yang sempat mengaku uang suap diduga berasal dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Namun berubah setelah beberapa kali diperiksa penyidik KPK. Terakhir, Saeful menegaskan uang suap berasal dari Harun Masiku.

Adapun, Saeful didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.(OL-4)

Baca Juga

Ilustrasi

Polri Tangkap Anggota KKB Penembak Warga Sipil di Papua

👤Yakub Prtyatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 02 Juni 2020, 16:11 WIB
Anggota KKB itu menembak satu warga sipil di Jalan Trans Papua Magataga, perbatasan Kabupaten Intan Jaya dan...
Antara

Perpanjangan SIM Dibuka, Polri Beri Dispensasi

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 02 Juni 2020, 16:09 WIB
“Bahwa Polda dan Polres, mulai hari ini telah membuka kembali pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM,” tutur Kadiv Humas...
MI/Susanto

@lbp_real Ditangguhkan, Luhut: Saya tidak Punya Akun Twitter

👤Henri Siagian 🕔Selasa 02 Juni 2020, 16:05 WIB
Akun Instagram Luhut telah memiliki 31 ribu pengikut dan sudah mendapatkan verifikasi dan bertanda centang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya