Rabu 01 April 2020, 12:41 WIB

Cegah Ekonomi Memburuk, Pemerintah Siapkan Skenario Khusus

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Cegah Ekonomi Memburuk, Pemerintah Siapkan Skenario Khusus

Antara/Hafidz Mubarak
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden.

 

PANDEMI virus korona (covid-19) berdampak pada ekonomi nasional. Situasi ini mendorong pemerintah untuk membuat dua skenario, yakni berat dan sangat berat, untuk mengantisipasi perekonomian yang memburuk.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3%, yang ditopang konsumsi rumah tangga 5,0%,  konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) -1,6%,  konsumsi pemerintah 4,3%, pembentukkan modal tetap bruto (PMTB) 6,0%, ekspor 3,7% dan impor 3,2%.

Pada skenario berat, pemerintah menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 2,3%, dengan prediksi konsumsi rumah tangga tumbuh 3,22%. Berikut konsumsi LNPRT diproyeksikan -1,78%, konsumsi pemerintah 6,83%, PMTB 1,12%, ekspor 14% dan impor -14,50%.

Menyoroti skenario sangat berat, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh -0,4%. Itu dengan asumsi konsumsi rumah tangga tumbuh hanya sebesar 1,60%, konsumsi LNPRT -1,91%, konsumsi pemerintah 3,73%, PMTB -4,22%, ekspor -15,60% dan impor -16,65%.

Baca juga: Arahan Lengkap Presiden Dalam Penanganan Covid-19

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan pembuatan dua skenario tersebut sebagai bentuk pencegahan terhadap pelemahan ekonomi domestic. Pemerintah memandang paket stimulus yang sudah diluncurkan tidak lagi relevan dan dapat diandalkan, untuk melawan guncangan akibat pandemi global.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah kembali menggelontorkan anggaran khusus untuk mencegah keparahan dan krisis ekonomi lewat. Penambahan anggaran belanja pemerintah dialokasikan sebesar Rp 405,1 triliun.

"Kemarin Presiden menyampaikan untuk mencegah dampak dari perluasan covid-19, maka dilakukan langkah penerbitan Perppu 1/2020. Ini berisi langkah yang sifatnya extra ordinary," jelas Ani, sapaan akrabnya, melalui telekonferensi, Rabu (1/4).

"Akan ada belanja yang cukup besar yang belum tersedia dalam APBN 2020, yaitu intervensi di bidang kesehatan, sehingga disediakan anggaran Rp75 triliun. Untuk meningkatkan dan memperluas social safety net disediakan Rp 110 triliun. Untuk melindungi industri disediakan paket Rp 70 triliun dan masih ada cadangan Rp 150 triliun untuk penanganan pembiayaan, penjaminan, serta restrukturisasi dari perekonomian Indonesia," paparnya.

Lebih lanjut, Ani menuturkan alokasi anggaran sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, mencakup tambahan subsidi BPJS Kesehatan. Kebijakan itu diambil lantaran Mahakamah Agung telah membatalkan aturan penaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Baca juga: 7 Jurus agar Ekonomi RI Selamat dari Covid-19

Melalui subsidi yang digulirkan, pemerintah berharap BPJS Kesehatan mampu membayarkan seluruj tagihan kepada rumah sakit. Pasalnya, saat ini sebanyak 132 rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi covid-19.

Pemerintah akan memberikan insentif kepada tenaga kesehatan untuk diberikan kepada dokter spesialis sebesar Rp 15 juta per bulan; dokter umum Rp 10 juta per bulan; perawat Rp 7,5 juta per bulan; tenaga kesehatan lainnya dan bagian administrasi Rp 5,5 juta per bulan serta santunan kematian tenaga kesehatan Rp 300 juta per orang. Insentif itu diberikan selama 6 bulan terhitung pada 1 April 2020.

"Kita mencadangkan Rp 65 triliun untuk pembelian alat-alat kesehatan termausk mengupgrade rumah sakit agar mereka mampu menangani eskalasi dsri covid-19. Termasuk pembangunan rumah sakit di Pulau Galang, termasuk Wisma Atlet yang jadi trmpat isolasi," jelas Ani.

Pada social safet nety sebesar Rp 110 triliun, pemerintah menambah jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta penerima manfaat yang sebelumnya hanya 9,2 juta penerima manfaat. Penyaluran yang sedianya dilakukan triwulanan akan diubah menjadi per bulan mulai 1 April 2020.

Pun demikian dengan penerima kartu sembako yang semula hanya 15,2 juta penerima manfaat menjadi 20 juta penerima manfaat. Besaran dana yang diterima oleh tiap penerima manfaat ialah Rp 200 ribu per penerima manfaat. Dengan begitu anggaran untuk kartu sembako akan naik Rp10,9 triliun menjadi Rp 43,6 triliun.

Baca juga: Covid-19 Guncang Ekonomi, KSPI Khawatirkan PHK Massal

Sedangkan pada kartu pra kerja, pemerintah menaikkan anggarannya menjadi Rp 20 triliun untuk menampung pekerja di sektor informal mikro. Nantinya, mereka akan mendapatkan bantuan Rp 1 juta per bulan dan uang saku Rp 600 selama 4 bulan, serta uang survei sebesar Rp 150 ribu.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan dengan meyubsidi tarif listrik 900 Va sebesar 50% dan menggratiskan pengguna tarif listrik 450 Va selama 4 bulan. Subsidi perumahan turut ditambahkan pemerintah sebanyak 175 unit.

"Kita masih memiliki cadangan pengaman sosial lainnya sebesar Rp 30,8 triliun. Dalam social safety net dicadangkan Rp 25 triliun bagi kebutuhan pokok dan operasi pasar logistik. Ini untuk mengantisipasi karena pergerakan masyarakat menurun. Jangan sampai menimbulkan dampak kelangkaan barang," terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Ani menambahkan paket kebijakan stimulus II yang sudah diluncurkan tidak lagi relevan, karena penyebaran covid-19 yang kian meluas. Berbagai kebijakan relaksasi penundaan, penanggungan dan pemotongan pajak penghasilan, akan diperluas jangkauannya. Tidak semata pada industri manufaktur, melainkan juga pariwisata, UMKM dan sektor lain, yang saat ini masih dikaji pemerintah.

Pemerintah juga akan memberi stimulus melalui penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak covid-19 selama 6 bulan dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp 6,1 triliun. "Jadi total Rp 255 triliun itu dalam bentuk belanja tambahan belanja di sektor kesehatan safety net dan dukungan industri. Kita masih menambahkan Rp150 triliun yang dicadangkan dalam pos pembiayaan untuk mendukung program restrukturisasi pemulihan dan ekonomi nasional," pungkas Ani.(OL-11)

 

 

Baca Juga

DOK KEMENTAN

Kebijakan New Normal Dongkrak Kesejahteraan Petani Kembali

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 07 Juni 2020, 16:25 WIB
Faktor yang memengaruhi petani yakni harga produk pertanian mengalami tekanan diakibatkan oleh panen raya musim tanam...
DOK KEMENTAN

Di Masa Pandemi, Produksi dan Distribusi Pertanian Aman

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 07 Juni 2020, 16:18 WIB
Diperkirakan stok beras akhir Juni 2020 adalah 6,84 juta...
DOK KEMENTAN

Program Kementan Dinilai Efektif, Ekspor Pertanian Terus Tumbuh

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 07 Juni 2020, 16:03 WIB
Terjadinya ekspor karena produksi pangan surplus sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun juga pangan petani Indonesia...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya